KPU pastikan 2 parpol laporkan pemilih bermasalah
Selasa, 19 November 2013 - 16:50 WIB
KPU pastikan 2 parpol laporkan pemilih bermasalah
A
A
A
Sindonews.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan, dua partai politik (parpol) telah mengajukan nota protes terkait pemilih bersamalah dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) bermasalah di Pemilihan Umum (Pemilu) 2014.
Dua partai tersebut adalah Partai Persatuan Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Sedangkatn parpol lainnya, KPU mengklaim sedang menunggu laporan itu.
"Tapi untuk PDIP menyerahkan untuk wilayah Jawa," jelas Ketua KPU Husni Kamil Manik, di kantornya, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (19/11/2013).
Namun begitu, untuk partai yang belum sempat melaporkan hasil temuan DPT bermasalah, pihaknya menyarankan agar data tersebut bisa langsung diserahkan kepada KPU tingkat Kabupaten atau Kota.
"Sehingga mereka bisa langsung eksekusi, kalau data di pusat kan data himpunan dari daerah," ujarnya.
Selain itu, untuk mempermudah parpol dalam mengkroscek ulang data pemilih bermasalah, KPU bakal menyertakan soft copy sebagai acuan tetap untuk parpol. "Tapi kalau 10,4 kan sudah dikirim," kata Husni
Sebelumnya, KPU diberi tenggat waktu selama 30 hari untuk melakukan perbaikan dan pembersihan DPT pasca ditetapkan 4 November lalu. KPU, kembali bakal merekapitulasi ulang DPT secara keseluruhan pada 4 Desember mendatang.
Berita terkait:
14,1 juta 'pemilih hantu' bisa hilangkan 64 kursi DPR
Dua partai tersebut adalah Partai Persatuan Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Sedangkatn parpol lainnya, KPU mengklaim sedang menunggu laporan itu.
"Tapi untuk PDIP menyerahkan untuk wilayah Jawa," jelas Ketua KPU Husni Kamil Manik, di kantornya, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (19/11/2013).
Namun begitu, untuk partai yang belum sempat melaporkan hasil temuan DPT bermasalah, pihaknya menyarankan agar data tersebut bisa langsung diserahkan kepada KPU tingkat Kabupaten atau Kota.
"Sehingga mereka bisa langsung eksekusi, kalau data di pusat kan data himpunan dari daerah," ujarnya.
Selain itu, untuk mempermudah parpol dalam mengkroscek ulang data pemilih bermasalah, KPU bakal menyertakan soft copy sebagai acuan tetap untuk parpol. "Tapi kalau 10,4 kan sudah dikirim," kata Husni
Sebelumnya, KPU diberi tenggat waktu selama 30 hari untuk melakukan perbaikan dan pembersihan DPT pasca ditetapkan 4 November lalu. KPU, kembali bakal merekapitulasi ulang DPT secara keseluruhan pada 4 Desember mendatang.
Berita terkait:
14,1 juta 'pemilih hantu' bisa hilangkan 64 kursi DPR
(maf)
