Perbedaan kepemimpinan MK era Jimly, Mahfud dan Akil
Sabtu, 16 November 2013 - 12:07 WIB
Perbedaan kepemimpinan MK era Jimly, Mahfud dan Akil
A
A
A
Sindonews.com - Komisioner Komisi Yudisial (KY) Taufiqurrahman Sahuri mempunyai pandangan tersendiri terhadap tiga model kepemimpinan Mahkamah Konstitusi (MK).
Menurutnya, kalau berdasarkan penelitian, masa kepemimpinan Jimly Asshiddiqie, keputusannya lebih menonjol secara akademik, sementara kepemimpinan Mahfud MD lebih progresif. Sebaliknya, Taufiq berpandangan, kepemimpinan Akil Mochtar keputusannya cenderung politis.
Menurut dia, di era kepemimpinan Jimly bukan berarti tidak ada kecurangan, sekalipun ada kecurangan, tidak melibatkan secara langsung pihak MK. Kecurangan itu diduga terjadi karena adanya persekongkolan para pemohon dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Zaman Jimly mungkin ada kecurangan tapi dilakukan para pihak pemohon bukan hakim konstitusi, saya tahu persis hakim Pak Jilmy itu bisa dikatakan dekat dengan malaikat," kata Taufiq saat diskusi Polemik Sindo Radio dengan tajuk "Wibawa MK Terjun Bebas" di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (16/11/2013).
Dia menjelaskan, selama MK di pimpin Mahfud MD putusannya lebih progresif dengan mengedepankan teori kemanfaatan atau kemaslahatan. Misalnya, masyarakat yang tidak terdaftar di daftar pemilih tetap (DPT) bisa pakai kartu tanda penduduk (KTP).
Sementara, di era kepemimpinan Akil Mochtar isu-isu dugaan suap sudah mulai mencuat, hingga Akil Mochtar tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Maka itu, dia menilai kewibawaan MK runtuh karena internal MK sendiri. "Kericuhan hanya pemicu, jadi sudah ada kecurigaan pelanggaran di MK," ucapnya.
Berita kericuhan di MK peringatan bagi Hakim Konstitusi.
Menurutnya, kalau berdasarkan penelitian, masa kepemimpinan Jimly Asshiddiqie, keputusannya lebih menonjol secara akademik, sementara kepemimpinan Mahfud MD lebih progresif. Sebaliknya, Taufiq berpandangan, kepemimpinan Akil Mochtar keputusannya cenderung politis.
Menurut dia, di era kepemimpinan Jimly bukan berarti tidak ada kecurangan, sekalipun ada kecurangan, tidak melibatkan secara langsung pihak MK. Kecurangan itu diduga terjadi karena adanya persekongkolan para pemohon dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Zaman Jimly mungkin ada kecurangan tapi dilakukan para pihak pemohon bukan hakim konstitusi, saya tahu persis hakim Pak Jilmy itu bisa dikatakan dekat dengan malaikat," kata Taufiq saat diskusi Polemik Sindo Radio dengan tajuk "Wibawa MK Terjun Bebas" di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (16/11/2013).
Dia menjelaskan, selama MK di pimpin Mahfud MD putusannya lebih progresif dengan mengedepankan teori kemanfaatan atau kemaslahatan. Misalnya, masyarakat yang tidak terdaftar di daftar pemilih tetap (DPT) bisa pakai kartu tanda penduduk (KTP).
Sementara, di era kepemimpinan Akil Mochtar isu-isu dugaan suap sudah mulai mencuat, hingga Akil Mochtar tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Maka itu, dia menilai kewibawaan MK runtuh karena internal MK sendiri. "Kericuhan hanya pemicu, jadi sudah ada kecurigaan pelanggaran di MK," ucapnya.
Berita kericuhan di MK peringatan bagi Hakim Konstitusi.
(kur)
