PPI tolak BIN jadi alat politik SBY

Jum'at, 15 November 2013 - 20:21 WIB
PPI tolak BIN jadi alat...
PPI tolak BIN jadi alat politik SBY
A A A
Sindonews.com - Ormas Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) menegaskan tidak seharusnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menggunakan lembaga negara, Badan Intelijen Negara (BIN) untuk mengawasi setiap gerak-gerik PPI.

PPI menilai, bahwa BIN adalah lembaga milik negara dan tidak diperbolehkan digunakan untuk kepentingan pribadi SBY dan Partai Demokrat untuk memata-matai lawan-lawan politiknya.

"Saya rasa, itu terlalu berlebihan ya, jika SBY sampai menggunakan BIN untuk mengawasi kita. Karena selama ini, aktivitas kita hanya diskusi-diskusi saja. Tapi kalau memang itu benar dilakukan oleh SBY, itu benar-benar keterlaluan," kata Juru Bicara PPI, Ma'mun Murod di Markas PPI, Duren Sawit, Jakarta Selatan, Jumat (15/11/2013).

PPI pun mengaku bahwa pihaknya tidak setuju jika BIN digunakan oleh SBY untuk mengintervensi PPI. Bagi PPI, kata Ma'mun, BIN adalah milik negara, untuk itu PPI juga memiliki hak yang sama.

"Saya tidak rela, jika kemudian BIN digunakan untuk mengintervensi PPI. Karena BIN itu adalah alat negara, BIN juga milik PPI, bukan hanya milik SBY," pungkas Ma'mun.

Baca berita:
Asal bukan fitnah, Demokrat terima dikritik PPI
(kri)
Berita Terkait
Tolak KLB Sibolangit,...
Tolak KLB Sibolangit, Demokrat Sumut Tetap Loyal Pada AHY
Pesan Moeldoko ke AHY:...
Pesan Moeldoko ke AHY: Jadi Pemipin Harus Kuat, Jangan Baperan
Makin Panas, Moeldoko...
Makin Panas, Moeldoko Disebut Bagi-bagi Uang dan Ponsel saat KLB Demokrat di Deli Serdang
Kader Muda Demokrat...
Kader Muda Demokrat Dukung KLB Partai Demokrat
Penyerahan Surat Rekomendasi...
Penyerahan Surat Rekomendasi Partai Demokrat untuk Pilkada 2024
Partai Demokrat Keluarkan...
Partai Demokrat Keluarkan 60 Rekomendasi Pilkada 2024, Ada Marshel Widianto dan Gilang Dirga
Berita Terkini
Sidang Banding Nadiem...
Sidang Banding Nadiem Makarim Digelar 5 Agustus 2026
Menaker: Pemerintah...
Menaker: Pemerintah Komitmen Cegah PHK dengan Berbagai Program Nyata
Update! 36 Kapolda Se-Indonesia...
Update! 36 Kapolda Se-Indonesia usai Pelantikan oleh Kapolri Juli 2026, Ini Nama-namanya
Korban Penipuan Haji...
Korban Penipuan Haji Ilegal Capai 3.550 Orang, DPR Desak Kemenhaj Perkuat Pengawasan
Profil Irjen Totok Suharyanto,...
Profil Irjen Totok Suharyanto, Kakortastipidkor Polri yang Ungkap Megakorupsi Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah
Tantangan Tata Kelola...
Tantangan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Ketahanan Nasional
Infografis
True Promise 4 Mengamuk!...
True Promise 4 Mengamuk! Pangkalan Militer AS di Timur Tengah Jadi Rongsokan
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved