Kericuhan di MK dampak kasus Akil Mochtar
Jum'at, 15 November 2013 - 10:58 WIB
Kericuhan di MK dampak kasus Akil Mochtar
A
A
A
Sindonews.com - Masyarakat menilai, kejadian kerusuhan yang mewarnai sidang putusan sengketa Pemilukada Provinsi Maluku kemarin, tak bisa dipisahkan dari perilaku mantan Ketua Mahkamah Kontitusi (MK) Akil Mochtar, yang terjerat kasus suap pengurusan sengketa pemilukada.
Bahkan, kejadian pengrusakan dan penyerangan yang dilakukan salah satu calon pendukung, merupakan sejarah buruk pertama yang menimpa lembaga konstitusi tersebut.
Menurut Wakil Direktur Indonesia Human Rigth for Social Justice (IHCS) Ridwan Darmawan, insiden di MK kemarin tak serta merta terpisah dari ulah 'Yang Mulia' mantan Ketua MK Akil Mochtar, yang sekarang harus menghadapi kasus suap di lembaga antikorupsi.
"Hal ini justru terjadi pasca Akil Mochtar tertangkap tangan. Ini sejarah buruk MK, sepanjang sejarah," kata Ridwan, saat dihubungi Sindonews, Jakarta, Jumat (15/11/2013).
Sehingga, lanjut Ridwan, lembaga yang digawangi Hamdan Zoelva itu, kini mewarisi tantangan berat untuk mengembalikan kewibaan dan kepercayaan publik. Kasus-kasus sengketa pemilukada, masih warisan Akil Mochtar. Sedangkan Akil sendiri sekarang sedang berperkara.
"Suara-suara protes di masyarakaat terkait sejumlah putusan MK yang janggal, hingga hari ini masih terus jadi polemik," ujarnya.
Dari itu, tambah dia, semua kalangan masyarakat terlebih lembaga MK, dituntut menjaga nama baik MK di mata publik, serta menemukan formulasi baru dan pembaruan sistem terkait penanganan sengketa pemilukada.
"Harus dihasilkan semacam konsensus politik dari semua elemen terkait hal itu," ucapnya.
Klik di sini untuk berita terkait.
Bahkan, kejadian pengrusakan dan penyerangan yang dilakukan salah satu calon pendukung, merupakan sejarah buruk pertama yang menimpa lembaga konstitusi tersebut.
Menurut Wakil Direktur Indonesia Human Rigth for Social Justice (IHCS) Ridwan Darmawan, insiden di MK kemarin tak serta merta terpisah dari ulah 'Yang Mulia' mantan Ketua MK Akil Mochtar, yang sekarang harus menghadapi kasus suap di lembaga antikorupsi.
"Hal ini justru terjadi pasca Akil Mochtar tertangkap tangan. Ini sejarah buruk MK, sepanjang sejarah," kata Ridwan, saat dihubungi Sindonews, Jakarta, Jumat (15/11/2013).
Sehingga, lanjut Ridwan, lembaga yang digawangi Hamdan Zoelva itu, kini mewarisi tantangan berat untuk mengembalikan kewibaan dan kepercayaan publik. Kasus-kasus sengketa pemilukada, masih warisan Akil Mochtar. Sedangkan Akil sendiri sekarang sedang berperkara.
"Suara-suara protes di masyarakaat terkait sejumlah putusan MK yang janggal, hingga hari ini masih terus jadi polemik," ujarnya.
Dari itu, tambah dia, semua kalangan masyarakat terlebih lembaga MK, dituntut menjaga nama baik MK di mata publik, serta menemukan formulasi baru dan pembaruan sistem terkait penanganan sengketa pemilukada.
"Harus dihasilkan semacam konsensus politik dari semua elemen terkait hal itu," ucapnya.
Klik di sini untuk berita terkait.
(stb)
