Gandeng kampus, KPU diminta singkirkan Lemsaneg
Kamis, 14 November 2013 - 13:38 WIB
Gandeng kampus, KPU diminta singkirkan Lemsaneg
A
A
A
Sindonews.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengklaim tak menutup diri atas kritik masyarakat terkait kerja sama dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) untuk mengamankan data Pemilu 2014.
Menurut Wakil Direktur Indonesia Human Right for Social Justice (IHCS) Ridwan Darmawan, terkait kerja sama tersebut harusnya KPU sudah tidak ragu lagi untuk mengambil keputusan pembatalan tersebut.
"Itu jelas enggak ada manfaatnya sama sekali. Buat apa dilanjutin. Singkirkan aja lah," tegas Ridwan, saat dihubungi Sindonews, Jakarta, Kamis (14/11/2013).
Lebih baik, kata Ridwan, KPU dalam mengelola data pemilu melibatkan dunia akademisi atau kampus. Sebab, hal itu lebih menjamin profesionalitas KPU ketimbang kerja sama dengan Lemsaneg.
"Banyak kok para akademisi kampus ahli di bidang IT. KPU harusnya ajak mereka, jangan Lemsaneg," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua KPU, Husni Kamil Manik, mengatakan kerja sama dengan Lemsaneg masih terus dalam kajian. Bahkan, berdasarkan rekomendasi Komisi I dan II DPR RI, pihaknya diminta menunjuk konsorsium dari pihak kampus untuk kerja sama mengamankan data pemilu.
"Rekomendasi DPR itu kan meninjau kembali, menunjuk konsorsium, ada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB)," jelas Husni.
Namun, tambah Husni, pihaknya saat ini masih fokus untuk melakukan perbaikan dan pembersihan Daftar Pemilih Tetap (DPT) bermasalah. Sehingga keputusan kerja sama Lemsaneg masih dalam pembahasan.
"Setelah dari DPR belum ada pembahasan lebih lanjut karena kita konsentrasi juga pada persiapan lebih yang lain," imbuhnya.
Baca berita:
KPU diminta 'ceraikan' Lemsaneg
Menurut Wakil Direktur Indonesia Human Right for Social Justice (IHCS) Ridwan Darmawan, terkait kerja sama tersebut harusnya KPU sudah tidak ragu lagi untuk mengambil keputusan pembatalan tersebut.
"Itu jelas enggak ada manfaatnya sama sekali. Buat apa dilanjutin. Singkirkan aja lah," tegas Ridwan, saat dihubungi Sindonews, Jakarta, Kamis (14/11/2013).
Lebih baik, kata Ridwan, KPU dalam mengelola data pemilu melibatkan dunia akademisi atau kampus. Sebab, hal itu lebih menjamin profesionalitas KPU ketimbang kerja sama dengan Lemsaneg.
"Banyak kok para akademisi kampus ahli di bidang IT. KPU harusnya ajak mereka, jangan Lemsaneg," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua KPU, Husni Kamil Manik, mengatakan kerja sama dengan Lemsaneg masih terus dalam kajian. Bahkan, berdasarkan rekomendasi Komisi I dan II DPR RI, pihaknya diminta menunjuk konsorsium dari pihak kampus untuk kerja sama mengamankan data pemilu.
"Rekomendasi DPR itu kan meninjau kembali, menunjuk konsorsium, ada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB)," jelas Husni.
Namun, tambah Husni, pihaknya saat ini masih fokus untuk melakukan perbaikan dan pembersihan Daftar Pemilih Tetap (DPT) bermasalah. Sehingga keputusan kerja sama Lemsaneg masih dalam pembahasan.
"Setelah dari DPR belum ada pembahasan lebih lanjut karena kita konsentrasi juga pada persiapan lebih yang lain," imbuhnya.
Baca berita:
KPU diminta 'ceraikan' Lemsaneg
(kri)
