Moeldoko diminta evaluasi pengoperasian helikopter militer
Senin, 11 November 2013 - 20:27 WIB
Moeldoko diminta evaluasi pengoperasian helikopter militer
A
A
A
Sindonews.com - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar (F-PG), Basri Sidehabi meminta, agar Panglima TNI, Jenderal Moeldoko mengevaluasi pengoperasian helikopter milik TNI.
Kata dia, evaluasi ini dilakukan mulai dari infrastruktur hingga sumber daya manusia (SDM) yang mengawaki helikopter militer. Hal itu menyusul insiden beruntun yang dialami helikopter buatan Rusia, MI-17 akhir-akhir ini.
"Perlu evaluasi lebih baik infrastruktur helikopter dan SDM yang mengawasinya. Baik pilot maupun pengawasnya. Ini sangat penting karena menyangkut nasib para prajurit dan juga warga sipil yang bisa terkena dampaknya," katanya melalui pesan tertulis yang diterima Sindonews, Senin (11/11/2013).
Ia juga meminta, agar Panglima TNI mengkomandoi untuk dilakukan investigasi secara keseluruhan terhadap Heli MI-17. Langkah tersebut penting dilakukan karena kecelakaan fatal yang menewaskan 13 orang di Malinau, Kalimantan Utara, telah terjadi dua kali insiden.
"Kita akui, ini heli yang sangat handal. Tapi, mengingat terjadi insiden beruntun, kita perlu tahu dimana persoalannya supaya ke depan tidak terjadi lagi atau bisa diminimalisir," terang penerbang pertama pesawat tempur F-16 Indonesia tersebut.
Lanjut dia, investigasi itu juga penting dilakukan untuk mengetahui apakah kecelakaan itu karena faktor teknis atau faktor manusia (human error). Seperti diberitakan sebelumnya, Helikopter Jenis MI-17 milik TNI AD jatuh di sekitar Desa Apoping, Kecamatan Bahau Ulu, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara pada Sabtu (9/11/2013) sekira pukul 11.30.
Dari 19 orang yang dibawa, 13 orang dipastikan tewas dan enam lainnya selamat. Korban selamat terdiri dari dua prajurit TNI dan empat warga sipil. Sedangkan korban meninggal terdiri lima prajurit TNI dan delapan warga sipil.
Berita terkait:
Dua korban terakhir berhasil dievakuasi.
Kata dia, evaluasi ini dilakukan mulai dari infrastruktur hingga sumber daya manusia (SDM) yang mengawaki helikopter militer. Hal itu menyusul insiden beruntun yang dialami helikopter buatan Rusia, MI-17 akhir-akhir ini.
"Perlu evaluasi lebih baik infrastruktur helikopter dan SDM yang mengawasinya. Baik pilot maupun pengawasnya. Ini sangat penting karena menyangkut nasib para prajurit dan juga warga sipil yang bisa terkena dampaknya," katanya melalui pesan tertulis yang diterima Sindonews, Senin (11/11/2013).
Ia juga meminta, agar Panglima TNI mengkomandoi untuk dilakukan investigasi secara keseluruhan terhadap Heli MI-17. Langkah tersebut penting dilakukan karena kecelakaan fatal yang menewaskan 13 orang di Malinau, Kalimantan Utara, telah terjadi dua kali insiden.
"Kita akui, ini heli yang sangat handal. Tapi, mengingat terjadi insiden beruntun, kita perlu tahu dimana persoalannya supaya ke depan tidak terjadi lagi atau bisa diminimalisir," terang penerbang pertama pesawat tempur F-16 Indonesia tersebut.
Lanjut dia, investigasi itu juga penting dilakukan untuk mengetahui apakah kecelakaan itu karena faktor teknis atau faktor manusia (human error). Seperti diberitakan sebelumnya, Helikopter Jenis MI-17 milik TNI AD jatuh di sekitar Desa Apoping, Kecamatan Bahau Ulu, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara pada Sabtu (9/11/2013) sekira pukul 11.30.
Dari 19 orang yang dibawa, 13 orang dipastikan tewas dan enam lainnya selamat. Korban selamat terdiri dari dua prajurit TNI dan empat warga sipil. Sedangkan korban meninggal terdiri lima prajurit TNI dan delapan warga sipil.
Berita terkait:
Dua korban terakhir berhasil dievakuasi.
(maf)
