Masih bermasalah, PBB minta penetapan DPT ditunda
Senin, 04 November 2013 - 19:28 WIB
Masih bermasalah, PBB minta penetapan DPT ditunda
A
A
A
Sindonews.com - Partai Bulan Bintang (PBB) menyatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus memperbaiki Daftar Pemilih Tetap (DPT). Hal itu sekaligus untuk menyikapi rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait temuan 10,4 juta pemilih bermasalah.
Hal itu dikatakan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PBB, Samsudin. Menurutnya, PBB menyarankan agar KPU menunda penetapan DPT, sampai data benar-benar akurat.
"Kalau dipaksakan kepercayaan publik dan stakeholder bisa berkurang. Kalau berangkat dari jumlah DPT yang tidak akurat, tentu akan dipersoalkan. Karena data itu bisa dimanfaatkan oknum tertentu di Pemilu (Pemilihan Umum) 2014," kata Samsudin di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2013).
Menurut Samsudin, partainya tak ingin berpolemik terlalu dalam terkait hasil pleno rekapitulasi DPT hari ini. Sebab, pihaknya sudah menolak hasil DPT selama belum ada perbaikan secara menyeluruh.
Samsudin menuturkan, pihaknya baru akan bersikap setelah melihat pemaparan KPU dalam rapat pleno yang digelar di gedung KPU, Jakarta. Apakah perbaikan sebagaimana direkomendasikan sejumlah parpol dalam rapat pleno 23 Oktober lalu telah dilaksanakan, atau belum. Terutama terkait data pemilih yang selama ini disebut-sebut bermasalah.
"Kalau rekomendasi sudah ditindaklanjuti dan permasalahan sudah dapat diselesaikan, kita parpol tentu senang. Karena satu permasalahan yang paling penting, telah bisa cepat diselesaikan," tutur Samsudin.
Selanjutnya, kata Samsudin, pihaknya meminta kepada KPU dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk terus bekerja sama dalam menyikapi permasalah DPT tersebut. "Ini kan karena ada dua data (KPU-Kemendagri) maka perbedaan. muncul. Saya kira itu yang harus diteliti," tutup Samsudin.
Berita terkait:
Ini jumlah pemilih untuk DPT Pemilu 2014.
Hal itu dikatakan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PBB, Samsudin. Menurutnya, PBB menyarankan agar KPU menunda penetapan DPT, sampai data benar-benar akurat.
"Kalau dipaksakan kepercayaan publik dan stakeholder bisa berkurang. Kalau berangkat dari jumlah DPT yang tidak akurat, tentu akan dipersoalkan. Karena data itu bisa dimanfaatkan oknum tertentu di Pemilu (Pemilihan Umum) 2014," kata Samsudin di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2013).
Menurut Samsudin, partainya tak ingin berpolemik terlalu dalam terkait hasil pleno rekapitulasi DPT hari ini. Sebab, pihaknya sudah menolak hasil DPT selama belum ada perbaikan secara menyeluruh.
Samsudin menuturkan, pihaknya baru akan bersikap setelah melihat pemaparan KPU dalam rapat pleno yang digelar di gedung KPU, Jakarta. Apakah perbaikan sebagaimana direkomendasikan sejumlah parpol dalam rapat pleno 23 Oktober lalu telah dilaksanakan, atau belum. Terutama terkait data pemilih yang selama ini disebut-sebut bermasalah.
"Kalau rekomendasi sudah ditindaklanjuti dan permasalahan sudah dapat diselesaikan, kita parpol tentu senang. Karena satu permasalahan yang paling penting, telah bisa cepat diselesaikan," tutur Samsudin.
Selanjutnya, kata Samsudin, pihaknya meminta kepada KPU dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk terus bekerja sama dalam menyikapi permasalah DPT tersebut. "Ini kan karena ada dua data (KPU-Kemendagri) maka perbedaan. muncul. Saya kira itu yang harus diteliti," tutup Samsudin.
Berita terkait:
Ini jumlah pemilih untuk DPT Pemilu 2014.
(maf)
