Persamaan gender jadi masalah capaian MDGs
Kamis, 31 Oktober 2013 - 23:39 WIB
Persamaan gender jadi masalah capaian MDGs
A
A
A
Sindonews.com - Pelaksanaan pembanganan guna mencapai Millenium Development Goals (MDGs) masih dilakukan negara di seluruh dunia. Namun, jelang batas waktu pembangunan MDGs 2015, persamaan gender masih jadi persoalan.
"Dunia internasional terus mendorong pencapaian persamaan gender dan pemberdayaan perempuan. Sayangnya, kesetaraan gender lewat penghapusan ketimpangan gender dengan mendorong wanita setara dengan pria dalam berbagai bidang masih sulit ditingkatkan,” kata Peneliti Kependudukan dari Universitas Auckland, Selandia Baru, Saville Kushner, Kamis (31/10/2013).
Dalam Konferensi Internasional ke-5 Mahasiswa Pascasarjana di Gedung Sekolah Pascasarjana UGM, Kushner menuturkan, tidak singkronnya data dan analisis dalam pelaksanaan program pencapaian sasaran pembangunan MDGs menjadi alasan.
"Serta penghambat bagi setiap negara dalam mensosialisasikan program pembangunan MDGs. Selama ini, sering terjadi misinformasi program MDGs yang disepakati secara global namun belum diketahui di seluruh belahan pelosok dunia," ucapnya.
"Meskipun program MDGS akan berakhir 2015 dan diganti dengan Sustainable Development Goals (SDGs), aturan kesepakatan yang diatur oleh dunia internasional perlu memperhatikan kondisi negara anggota PBB yang akan melaksanakannya. Tidak semua negara mampu beradaptasi dengan aturan dari kesepakatan bersama itu," tuturnya.
Berita terkait:
Pemerintah minta DPR proaktif soal kesetaraan gender.
"Dunia internasional terus mendorong pencapaian persamaan gender dan pemberdayaan perempuan. Sayangnya, kesetaraan gender lewat penghapusan ketimpangan gender dengan mendorong wanita setara dengan pria dalam berbagai bidang masih sulit ditingkatkan,” kata Peneliti Kependudukan dari Universitas Auckland, Selandia Baru, Saville Kushner, Kamis (31/10/2013).
Dalam Konferensi Internasional ke-5 Mahasiswa Pascasarjana di Gedung Sekolah Pascasarjana UGM, Kushner menuturkan, tidak singkronnya data dan analisis dalam pelaksanaan program pencapaian sasaran pembangunan MDGs menjadi alasan.
"Serta penghambat bagi setiap negara dalam mensosialisasikan program pembangunan MDGs. Selama ini, sering terjadi misinformasi program MDGs yang disepakati secara global namun belum diketahui di seluruh belahan pelosok dunia," ucapnya.
"Meskipun program MDGS akan berakhir 2015 dan diganti dengan Sustainable Development Goals (SDGs), aturan kesepakatan yang diatur oleh dunia internasional perlu memperhatikan kondisi negara anggota PBB yang akan melaksanakannya. Tidak semua negara mampu beradaptasi dengan aturan dari kesepakatan bersama itu," tuturnya.
Berita terkait:
Pemerintah minta DPR proaktif soal kesetaraan gender.
(maf)
