Atasi kesenjangan pendidikan perlu koordinasi pusat & daerah

Sindonews.com - Pengamat Pendidikan British Council Itje Chodidjah mengatakan, dari segi akses memang pendidikan berkeadilan masih tidak dalam situasi menggembirakan.

Itje menjelaskan, padahal pemerintah sudah mengagendakan wajb belajar sembilan tahun. Fakta yang paling nyata ialah ada distorsi tinggi dari jumlah lulusan SD yang tidak tertampung ke SMP.

"Akses jalan yang tidak memadai karena SMP yang jauh dari kawasan terpencil, menyebabkan menghambatnya akses itu," kata Itje di Perpustakaan Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat, Rabu (30/10/2013).

Lalu meskipun mereka sudah tertampung di sekolah, adanya disparitas kualitas dari segi sarana prasana dan guru juga masih tinggi. Perbaikan ini juga terkendala biaya karena tidak semua sekolah dihuni siswa kaya yang bisa dimintai sumbangan.

"Padahal jika komite sekolah aktif menghimpun dana maka akan ada kegiatan ekstrakurikuler yang digunakan untuk pengembangan materi ajar," ungkapnya.

Dia berujar, harus ada pengelolaan anggaran pendidikan yang terkoordinasi antara pusat dan daerah. Khususnya pembangunan sarana prasana untuk membangun jalan dan gedung sekolah.

"Jika ada kerja sama yang lebih baik antara Kementerian PU (Pekerjaan Umum), Kemendikbud (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) dan Kementerian PDT (Pembangunan Daerah Tertinggal), akan lebih baik lagi untuk pendidikan di daerah. Kelas harus dibangun lebih banyak sehingga ada peningkatan kualitas," pungkasnya.

Baca berita terkait:
Pertahun 3,3 juta anak tak bisa lanjutkan pendidikan.