Kebutaan akibatkan Indonesia sulit dapatkan MDGs
Selasa, 29 Oktober 2013 - 21:15 WIB
Kebutaan akibatkan Indonesia sulit dapatkan MDGs
A
A
A
Sindonews.com - Kebutaan menjadi salah satu masalah yang dihadapi pemerintah, terkait dengan pencapaian MDGs tahun 2015. Untuk itu, pemerintah menjamin pengobatan mata pada Badan Pelaksanaan Jaminan Nasional (BPJS).
Direktur bina Upaya Kesesehatan Dasar (BUK) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Dedi Kusenda mengatakan, akibat dari kebutaan maka hal ini akan mempengaruhi perekonomian seseorang.
Hal ini berkaitan target MDGs, yaitu penanggulangan kemiskinan dan kelaparan selain dan target Vision 2020.
Menurut dia, Vision 2020 adalah program yang membantu masyarakat miskin yang mengalami gangguan pengelihatan. Melalui pelayanan di masyarakat, pendidikan dan pelayanan sosial dalam menurunkan kebutaan.
“Vision 2020 harus kami capai 7 tahun mendatang. Memang sangat disayangkan selama ini kami hanya berkonsen pada target MDGs untuk kematian ibu dan anak. Sedangkan kebutaan ini juga menajdi masalah besar,” tandasnya saat ditemui di Jakarta, Selasa, (29/12/2013).
Untuk itu, Dedi mengatakan, pengobatan mata seperti katarak akan dicover oleh pemerintah dalam BPJS. Untuk itu pemerintah akan menguatkan sistem pelayanan dasar primer, khususnya di puskesmas melalui screening mata.
Hal ini bertujuan untuk mencegah meledaknya masyarakat yang langsung pergi ke rumah sakit.
“Nantinya akan didiagnosa sesuai dengan standar komposisi yang ditentukan. Untuk itu kami akan menguatkan dari sistem, biaya dan SDM,” kata dia.
Dia mengatakan, hal ini merupakan upaya pencegahan dan antisipasi sebelum penyakit mata berlanjut mengakibatkan kebutaan. Namun, kendala ke depan ialah penyebaran tenaga kesehatan seperti dokter umum dan dokter spesialis mata, yang harus menyebar sampai pada pelosok daerah.
“Jumlah dokternya sudah cukup, tetapi permasalahannya mereka jarang ada yang mau dikirim ke daerah, karena berbagai masalah seperti intensif dan fasilitas di daerah tersebut,” ujar dia.
Akibat dari otonomi daerah, pemerintah sulit mendapatkan data untuk melakukan penanggulangan di daerah-daerah. Untuk, itu ke depan pemerintah akan melakukan pengelompokan sesuai regional dalam melakukan rujukan.
Klik di sini untuk berita terkait.
Direktur bina Upaya Kesesehatan Dasar (BUK) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Dedi Kusenda mengatakan, akibat dari kebutaan maka hal ini akan mempengaruhi perekonomian seseorang.
Hal ini berkaitan target MDGs, yaitu penanggulangan kemiskinan dan kelaparan selain dan target Vision 2020.
Menurut dia, Vision 2020 adalah program yang membantu masyarakat miskin yang mengalami gangguan pengelihatan. Melalui pelayanan di masyarakat, pendidikan dan pelayanan sosial dalam menurunkan kebutaan.
“Vision 2020 harus kami capai 7 tahun mendatang. Memang sangat disayangkan selama ini kami hanya berkonsen pada target MDGs untuk kematian ibu dan anak. Sedangkan kebutaan ini juga menajdi masalah besar,” tandasnya saat ditemui di Jakarta, Selasa, (29/12/2013).
Untuk itu, Dedi mengatakan, pengobatan mata seperti katarak akan dicover oleh pemerintah dalam BPJS. Untuk itu pemerintah akan menguatkan sistem pelayanan dasar primer, khususnya di puskesmas melalui screening mata.
Hal ini bertujuan untuk mencegah meledaknya masyarakat yang langsung pergi ke rumah sakit.
“Nantinya akan didiagnosa sesuai dengan standar komposisi yang ditentukan. Untuk itu kami akan menguatkan dari sistem, biaya dan SDM,” kata dia.
Dia mengatakan, hal ini merupakan upaya pencegahan dan antisipasi sebelum penyakit mata berlanjut mengakibatkan kebutaan. Namun, kendala ke depan ialah penyebaran tenaga kesehatan seperti dokter umum dan dokter spesialis mata, yang harus menyebar sampai pada pelosok daerah.
“Jumlah dokternya sudah cukup, tetapi permasalahannya mereka jarang ada yang mau dikirim ke daerah, karena berbagai masalah seperti intensif dan fasilitas di daerah tersebut,” ujar dia.
Akibat dari otonomi daerah, pemerintah sulit mendapatkan data untuk melakukan penanggulangan di daerah-daerah. Untuk, itu ke depan pemerintah akan melakukan pengelompokan sesuai regional dalam melakukan rujukan.
Klik di sini untuk berita terkait.
(stb)
