PPI minta KPU selesaikan DPT
A
A
A
Sindonews.com - Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU), untuk serius dalam menangani daftar pemilih tetap (DPT) yang sampai saat ini belum juga dirampungkan.
Tidak hanya di satu wilayah saja DPT yang belum rampung, namun untuk wilayah seluruh Indonesia, khususnya wilayah Nduga, Papua yang masyarakatnya belum terdata sama sekali.
"DPT ini isu yang penting sekali, KPU harus melihat bahwa ini adalah titik yang krusial. Karena kalau tidak tuntas, maka akan terjadi perselisihan (di kalangan masyarakat)," kata Anas usai diskusi, di markas PPI dengan tema 'Refleksi Sumpah Pemuda: Memajukan Pergerakan Pemuda Indonesia', Duren Sawit, Jakarta Timur, Jumat (25/10/2013).
Anas pun mengimbau kepada KPU, untuk sesegera mungkin merampungkan DPT yang tak kunjung selesai. "Jadi DPT ini harus betul-betul dirapihkan oleh KPU. KPU harus kerja keras di situ," pungkas Anas.
Untuk diketahui, KPU telah menunda daftar pemilih tetap (DPT) di seluruh wilayah Indonesia, yang semula diagendakan tanggal 23 Oktober 2013. Data tersebut akan rampung, namun diundur dua minggu menjadi tanggal 4 November 2013 mendatang.
Hal tersebut dikarenakan KPU menerima banyak masukan dari berbagai kalangan, terkait dengan banyaknya kekurangan data dari KPU.
Dalam menunda penetapan DPT, KPU tetap berpedoman atas surat rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Baca juga KPU minim informasi.
Tidak hanya di satu wilayah saja DPT yang belum rampung, namun untuk wilayah seluruh Indonesia, khususnya wilayah Nduga, Papua yang masyarakatnya belum terdata sama sekali.
"DPT ini isu yang penting sekali, KPU harus melihat bahwa ini adalah titik yang krusial. Karena kalau tidak tuntas, maka akan terjadi perselisihan (di kalangan masyarakat)," kata Anas usai diskusi, di markas PPI dengan tema 'Refleksi Sumpah Pemuda: Memajukan Pergerakan Pemuda Indonesia', Duren Sawit, Jakarta Timur, Jumat (25/10/2013).
Anas pun mengimbau kepada KPU, untuk sesegera mungkin merampungkan DPT yang tak kunjung selesai. "Jadi DPT ini harus betul-betul dirapihkan oleh KPU. KPU harus kerja keras di situ," pungkas Anas.
Untuk diketahui, KPU telah menunda daftar pemilih tetap (DPT) di seluruh wilayah Indonesia, yang semula diagendakan tanggal 23 Oktober 2013. Data tersebut akan rampung, namun diundur dua minggu menjadi tanggal 4 November 2013 mendatang.
Hal tersebut dikarenakan KPU menerima banyak masukan dari berbagai kalangan, terkait dengan banyaknya kekurangan data dari KPU.
Dalam menunda penetapan DPT, KPU tetap berpedoman atas surat rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Baca juga KPU minim informasi.
(stb)