Pemilih siluman, Mendagri patut disalahkan
Jum'at, 18 Oktober 2013 - 20:19 WIB
Pemilih siluman, Mendagri patut disalahkan
A
A
A
Sindonews.com - Keberadaan pemilih siluman yang bakal terjadi saat Pemilu 2014 mendatang karena kesalahan Kementerian Dalam Negeri terkait pelaksanaan program Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) yang berjalan lambat.
Pasalnya, Pemilu 2014 mendatang Komisi Pemilihan Umum (KPU) hanya mewajibkan pemilih membawa kartu identitas seperti e-KTP. Kelambanan pelaksanaan program e-KTP ini sangat mengganggu Pemilu 2014.
"Ributnya kita itu ada di suara lebih, pemilih siluman. Tapi menurut saya Menteri Dalam Negeri ini harusnya ditangkap karena gagal jalankan E-KTP," ujar politikus Partai Gerindra Ferry Juliantono saat diskusi di Gedung Bawaslu, Jakarta, Jumat (18/10/2013).
Harusnya Kemendagri sudah merampungkan program E-KTP sebelum DPT diumumkan KPU. Tetapi, hingga menjelang pengumuman tersebut, program e-KTP justru belum merata.
"Karena proyek E-KTP ini dari kapan katanya sudah berapa puluh persen selesai. Ini harusnya sudah 100 persen," ucapnya.
Menurut Ferry, dalam hal ini Bawaslu harus mengambil inisiasi untuk menyelamatkan DPT. Peran pengawasan Bawaslu harus menyasar sampai ke tingkat paling bawah. Sehingga, data yang diperoleh bisa digunakan untuk pembanding kepada KPU dan Kemendagri.
"Kalau kita pakai sistem random saja, kalau mau buktikan di sini (Bawaslu), maka banyak pemilih yang enggak jelas. Banyak pemilih siluman," ungkapnya.
Pasalnya, Pemilu 2014 mendatang Komisi Pemilihan Umum (KPU) hanya mewajibkan pemilih membawa kartu identitas seperti e-KTP. Kelambanan pelaksanaan program e-KTP ini sangat mengganggu Pemilu 2014.
"Ributnya kita itu ada di suara lebih, pemilih siluman. Tapi menurut saya Menteri Dalam Negeri ini harusnya ditangkap karena gagal jalankan E-KTP," ujar politikus Partai Gerindra Ferry Juliantono saat diskusi di Gedung Bawaslu, Jakarta, Jumat (18/10/2013).
Harusnya Kemendagri sudah merampungkan program E-KTP sebelum DPT diumumkan KPU. Tetapi, hingga menjelang pengumuman tersebut, program e-KTP justru belum merata.
"Karena proyek E-KTP ini dari kapan katanya sudah berapa puluh persen selesai. Ini harusnya sudah 100 persen," ucapnya.
Menurut Ferry, dalam hal ini Bawaslu harus mengambil inisiasi untuk menyelamatkan DPT. Peran pengawasan Bawaslu harus menyasar sampai ke tingkat paling bawah. Sehingga, data yang diperoleh bisa digunakan untuk pembanding kepada KPU dan Kemendagri.
"Kalau kita pakai sistem random saja, kalau mau buktikan di sini (Bawaslu), maka banyak pemilih yang enggak jelas. Banyak pemilih siluman," ungkapnya.
(hyk)
