Proyek Hambalang harus dihentikan!
Sabtu, 19 Oktober 2013 - 03:07 WIB
Proyek Hambalang harus dihentikan!
A
A
A
Sindonews.com - Panitia Kerja (Panja) Hambalang DPR merekomendasikan penghentian proyek Pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang.
Alasannya, BPK dalam perhitungannya telah menyatakan negara mengalami total lost di proyek Hambalang. Kerugian negara bukan hanya angka temuan penyimpangan yang dilansir BPK, tapi juga semua anggaran yang sudah cair menjadi proyek tidak terfungsikan atau tak berguna.
"Dan Panja Hamabalang Komisi X tidak merekomendasikan untuk diberikan tambahan anggaran atau dilanjutkan. Selanjutnya terserah pemerintah akan digunakan untuk apa? Dan proses hukum terus berjalan supaya tuntas," ungkap Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PDIP Dedy Gumelar saat dihubungi SINDO, Jumat (18/10/13).
Selain itu, pascapenahanan Andi Mallarangeng publik tinggal menunggu proses pengadilan sampai ada keputusan.
Dia melanjutkan, penahanan Andi menjadi hak sepenuhnya KPK sesuai aturan dan kebutuhan. Publik tentu tidak bisa masuk di dalam persoalan itu. Mengenai Andi menerima penahanan tersebut tentu saja itu hak Andi, dan tidak ada pilihan kecuali menaatinya.
"Dan ternyata beliau taat atas hukum yang berlaku. Artinya menunjukkan sebagai warga negara yang baik bahkan mempersiapkan diri dari awal," tandasnya.
Alasannya, BPK dalam perhitungannya telah menyatakan negara mengalami total lost di proyek Hambalang. Kerugian negara bukan hanya angka temuan penyimpangan yang dilansir BPK, tapi juga semua anggaran yang sudah cair menjadi proyek tidak terfungsikan atau tak berguna.
"Dan Panja Hamabalang Komisi X tidak merekomendasikan untuk diberikan tambahan anggaran atau dilanjutkan. Selanjutnya terserah pemerintah akan digunakan untuk apa? Dan proses hukum terus berjalan supaya tuntas," ungkap Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PDIP Dedy Gumelar saat dihubungi SINDO, Jumat (18/10/13).
Selain itu, pascapenahanan Andi Mallarangeng publik tinggal menunggu proses pengadilan sampai ada keputusan.
Dia melanjutkan, penahanan Andi menjadi hak sepenuhnya KPK sesuai aturan dan kebutuhan. Publik tentu tidak bisa masuk di dalam persoalan itu. Mengenai Andi menerima penahanan tersebut tentu saja itu hak Andi, dan tidak ada pilihan kecuali menaatinya.
"Dan ternyata beliau taat atas hukum yang berlaku. Artinya menunjukkan sebagai warga negara yang baik bahkan mempersiapkan diri dari awal," tandasnya.
(hyk)
