Marwan nilai politik dinasti melanggar kepatutan berpolitik

Sindonews.com - Dalam beberapa pekan terakhir, politik nasional diramaikan oleh perdebatan tentang sah tidaknya atau patut tidaknya politik dinasti. Bahkan ada dua partai politik yang saling serang, saling sindir, saling ejek dan sekaligus saling membuka keberadaan apa yang disebut sebagai politik dinasti.

Hal itu diungkapkan Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Marwan Ja'far. Menurutnya, pro dan kontra mengenai politik dinasti saat ini sedang menjadi pembahasan.

"Ada yang menganggap politik dinasti bukanlah larangan, asal melalui proses dan kaderisasi yang normal, terlebih merupakan hak setiap manusia untuk berpolitik," katanya, kepada Sindonews, Rabu, 16 Oktober 2013.

Mengenai isu tersebut, Marwan memiliki penilaian, meskipun berpolitik merupakan hak asasi setiap orang, politik dinasti sangat tidak baik bagi penyegaran demokrasi dan tidak baik pula untuk regenerasi politik.

"Meritokrasi politik tentu juga mengalami hambatan, karena mengesampingkan hak politik orang lain atau kader tertentu yang lebih layak dan berprestasi dengan mendahulukan keluarga besar, untuk menduduki jabatan atau dicalonkan untuk menduduki jabatan tertentu," ungkapnya.

Terlebih, prosesnya tanpa melalui kaderisasi, dedikasi dan asal comot saja mumpung masih keluarga," sambungnya.

Selain itu, lanjutnya, politik dinasti akan menumbuhkan oligarki politik serta tidak sehat bagi upaya regenerasi kepemimpinan politik. Kekuasaan hanya dikuasai oleh beberapa orang yang berasal dari satu keluarga, tanpa memberikan ruang kepada pihak lain untuk ikut berpartisipasi.

"Pergantian kekuasaan hanya akan diberikan kepada anggota keluarga dan menyingkirkan orang lain, tanpa melalui proses yang fair dan bijaksana," katanya.

Marwan mengatakan, politik dinasti akan berdampak buruk bagi akuntabilitas birokrasi dan pemerintahan, karena cenderung serakah dan tak jarang melakukan KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme).

"Pemerintahan lebih berorientasi mencari keuntungan untuk keluarga, bukan demi kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat," katanya.

Untuk itu, kata Marwan, politik dinasti harus dibatasi. Jangan sampai terulang terus di kemudian hari. Meskipun, semua warga negara punya hak yang sama untuk berpolitik. "Ini semata-mata demi kepatutan politik yang sehat dan dinamis," jelasnya.

Klik di sini untuk berita terkait.