Pasek sebut Demokrat partai kekeluargaan
Rabu, 16 Oktober 2013 - 17:45 WIB
Pasek sebut Demokrat partai kekeluargaan
A
A
A
Sindonews.com - Politikus Partai Demokrat, Gede Pasek Suardika membantah partainya merupakan partai keluarga seperti yang dituduhkan banyak pihak.
Menurutnya, partai berlambang bintang segitiga itu adalah partai politik (parpol) yang menganut sistem kekeluargaan bukan keluarga.
"Kita itu demokrasi Pancasila, berdasarkan kekeluargaan. Jadi, jangan disamakan antara kekeluargaan dan keluarga," kata Pasek di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (16/10/2013).
"Kalau kekeluargaan itu kan berdasarkan gotong royong, kalau keluarga kan nepotisme," sambungnya.
Ia pun mencontohkan sikapnya yang memilih pindah menjadi calon anggota legislatif (caleg) untuk DPD setelah sang istri maju sebagai caleg DPR RI.
"Seperti saya memilih maju DPD untuk menghindari nepotisme karena isteri saya maju dari DPRD Bali, maka saya maju dari DPD," terangnya.
Menurut pria asal Bali ini, tak bisa melarang satu keluarga untuk tidak satu partai. Namun, lanjut dia, sebaiknya ada aturan yang mempersilakan orang tersebut untuk melakukan pilihan ketika menjabat sebagai pejabat publik.
"Diatur persyaratannya. Ada yang spesifik ketika maju jadi kepala daerah, jika ada garis hubungan keluarga, maka dia harus mundur atau memilih."
"Kalau ada larangan itu berdampak pada konstitusi. Seperti KPU, misalnya tidak boleh suami-isteri ada di KPU, jadi harus memilih dan tidak melarang. Pilihan dia sifatnya," tuntasnya.
Baca berita:
PPP setuju pelarangan politik dinasti
Menurutnya, partai berlambang bintang segitiga itu adalah partai politik (parpol) yang menganut sistem kekeluargaan bukan keluarga.
"Kita itu demokrasi Pancasila, berdasarkan kekeluargaan. Jadi, jangan disamakan antara kekeluargaan dan keluarga," kata Pasek di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (16/10/2013).
"Kalau kekeluargaan itu kan berdasarkan gotong royong, kalau keluarga kan nepotisme," sambungnya.
Ia pun mencontohkan sikapnya yang memilih pindah menjadi calon anggota legislatif (caleg) untuk DPD setelah sang istri maju sebagai caleg DPR RI.
"Seperti saya memilih maju DPD untuk menghindari nepotisme karena isteri saya maju dari DPRD Bali, maka saya maju dari DPD," terangnya.
Menurut pria asal Bali ini, tak bisa melarang satu keluarga untuk tidak satu partai. Namun, lanjut dia, sebaiknya ada aturan yang mempersilakan orang tersebut untuk melakukan pilihan ketika menjabat sebagai pejabat publik.
"Diatur persyaratannya. Ada yang spesifik ketika maju jadi kepala daerah, jika ada garis hubungan keluarga, maka dia harus mundur atau memilih."
"Kalau ada larangan itu berdampak pada konstitusi. Seperti KPU, misalnya tidak boleh suami-isteri ada di KPU, jadi harus memilih dan tidak melarang. Pilihan dia sifatnya," tuntasnya.
Baca berita:
PPP setuju pelarangan politik dinasti
(kri)
