Ini tantangan pemberantasan buta aksara
Rabu, 16 Oktober 2013 - 22:02 WIB
Ini tantangan pemberantasan buta aksara
A
A
A
Sindonews.com - Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Wamendikbud) Bidang Pendidikan Wiendu Nuryanti mengatakan, Kemendikbud sudah menggencarkan program keaksaraan di Papua dan Papua Barat. Tantangan yang dihadapi bukan pada rendahnya minat untuk belajar malah sebaliknya mereka sangat antusias belajar hal-hal baru.
"Akan tetapi kondisi ekonomis, geografis, dan etnisitas, serta tidak ada bahan ajar yang bermutu adalah tantangan untuk pemberantasan buta aksara," ujarnya di Gedung Kemendikbud, Jakarta, Rabu (16/10/2013).
Sementara, Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Papua Paulus Y Indubri menjelaskan, kendala pemberantasan tuna aksara di Papua karena penguasaan tenaga pengajar pada bahasa lokal sangat terbatas.
Saat ini Papua memiliki 250 bahasa lokal sementara penduduk Papua yang hidup terisolasi hanya mengenal bahasa suku mereka. Karena itu, dia meminta pemerintah menyediakan pengajar yang juga mengerti bahasa lokal Papua.
Senada dengan itu, Deputi I Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) Ikhwanudin Mawardi mengatakan, angka buta aksara di Papua mencapai 34 persen. UP4B menyadari pentingnya perbaikan kualitas SD, sehingga saat ini diupayakan revitalisasi pendidikan dasar di Papua dan Papua Barat.
“Sebagai ilustrasi, dari tiga orang Papua, dua orang bisa membaca dan satu orang tidak bisa,” terangnya.
Baca berita:
Penyerapan BSM masih sangat rendah
"Akan tetapi kondisi ekonomis, geografis, dan etnisitas, serta tidak ada bahan ajar yang bermutu adalah tantangan untuk pemberantasan buta aksara," ujarnya di Gedung Kemendikbud, Jakarta, Rabu (16/10/2013).
Sementara, Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Papua Paulus Y Indubri menjelaskan, kendala pemberantasan tuna aksara di Papua karena penguasaan tenaga pengajar pada bahasa lokal sangat terbatas.
Saat ini Papua memiliki 250 bahasa lokal sementara penduduk Papua yang hidup terisolasi hanya mengenal bahasa suku mereka. Karena itu, dia meminta pemerintah menyediakan pengajar yang juga mengerti bahasa lokal Papua.
Senada dengan itu, Deputi I Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) Ikhwanudin Mawardi mengatakan, angka buta aksara di Papua mencapai 34 persen. UP4B menyadari pentingnya perbaikan kualitas SD, sehingga saat ini diupayakan revitalisasi pendidikan dasar di Papua dan Papua Barat.
“Sebagai ilustrasi, dari tiga orang Papua, dua orang bisa membaca dan satu orang tidak bisa,” terangnya.
Baca berita:
Penyerapan BSM masih sangat rendah
(kri)
