Ini usulan PKB untuk pemilukada bersih

Sindonews.com - Sengketa pemilihan kepala daerah (pemilukada) yang berakhir di Mahkamah Konstitusi (MK), hanya mengganggu roda pemerintahan. Karena putusan MK, menghasilkan pemilukada ulang disejumlah daerah.

"Jika DPRD yang memilih kepala daerah tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat, dan terindikasi kuat adanya money politic dalam menentukan pilihannya," kata Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Marwan Jafar, dalam siaran persnya yang diterima, Sindonews, Selasa, 15 Oktober 2013.

"Masyarakat bisa memberikan sanksi, dengan tidak memilih partai yang bersangkutan, dimasa yang akan datang. Dengan begitu, partai akan berhati-hati dalam menentukan pilihannya karena adanya kontrol dari masyarakat," sambungnya.

Selain itu, menurut dia, pemilihan kepala daerah oleh DPRD juga bisa meminimalisasi adanya politik dinasti. Karena akan lebih sulit memanipulasi suara DPRD, dibanding pemilukada langsung yang selama ini sarat dengan manipulasi dan rekayasa.

"Bisa meminimalisir politik dinasti. Pemilihan kepala daerah oleh DPRD juga dapat melokalisir potensi kelurusan sosial dan konflik horizontal," kata Ketua Fraksi PKB DPR ini.

Maka itu, kata Marwan, Fraksi PKB mendukung penuh hasil rekomendasi NU dalam Musyawarah Nasional-Koferensi Besar (Munas-Konbes) NU di Cirebon, yang mengusulkan agar pemilukada langsung ditinjau ulang untuk dikembalikan ke DPRD.

Karena pemilukada langsung lebih banyak mendatangkan kerusakan, dibandingkan mendatangkan kebaikan. "Fraksi PKB akan memperjuangkan sekuat tenaga, agar rekomendasi Munas-Konbes NU tersebut, masuk dalam RUU Pemilukada yang saat ini sedang dalam pembahasan panitia kerja DPR," tutupnya.

Klik di sini untuk berita terkait.