Redam perilaku plagiat, pemerintah harus benahi sistem

Sindonews.com - Proses perekrutan dosen yang tidak profesional, dinilai menjadi pemicu munculnya perilaku plagiat atau memalsukan karya di kalangan dosen. Mereka direkrut tanpa ada proses uji dan kualifikasi akademik yang sesuai.

Anggota Komisi X DPR Abdul Kadir Karding berpendapat, kondisi ini merupakan malapetaka bagi dunia pendidikan di Indonesia. Apalagi dosen ialah factor utama penyangga pendidikan yang semestinya jujur, berintegritas dan berkualitas.

Dia mengkhawatirkan, maraknya plagiasi ini akan berakibat pada buruknya lulusan pendidikan. “Akan makin banyak generasi masa depan yang tidak jujur apalagi memiliki skill dan profesional,” kata Abdul Kadir kepada KORAN SINDO, Jumat (4/10/2013).

Oleh karena itu, ujar politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, pemerintah harus memberi sanksi tegas baik pemecatan dengan tidak hormat, hingga diarahkan ke sanksi pidana. Selain itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) harus menginvestigasi mendalam.

"Sehingga akar masalah plagiat ini terungkap. Pemerintah pun melakukan pembenahan atas sistem pendidikan tinggi agar kegiatan plagiat dapat dihilangkan," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, sebanyak 100 dosen setingkat guru besar, lektor dan lektor kepala perguruan tinggi melakukan plagiasi pada 2012 lalu. Ada empat dosen yang dipecat dan dua yang diturunkan pangkatnya.

Pemalsuan ini terjadi di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Bahkan kampus kedinasan pun pernah ditemukan kasus serupa. Untuk tahun ini, ada 12 kasus aduan plagiasi yang sedang diteliti.

Baca juga berita terkait, rekrut tak profesional, penyebab dosen plagiat.