Kekhawatiran KPU tak independen dinilai berlebihan
Rabu, 02 Oktober 2013 - 15:43 WIB
Kekhawatiran KPU tak independen dinilai berlebihan
A
A
A
Sindonews.com - Kerja sama Komisi Pemilihan Umum (KPU), dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) terus mendapat sorotan. Bahkan KPU dikhawatirkan tidak independen.
Meskipun Lemsaneg bertanggung jawab kepada presiden, KPU minta tidak perlu ada kecurigaan, apalagi KPU juga bekerja sama dengan BPPT yang juga bertanggung jawab terhadap negara.
"KPU dalam menyelenggarakan pemilu harus menggunakan instrumen negara, supaya pemilu sukses. Saya kira kekhawatiran (itu) berlebihan," kata Ketua KPU Husni Kamil Malik, saat ditemui wartawan di kantornya, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu (2/10/2013).
Husni menjelaskan, jika publik ingin tahun cara kerjanya, maka Lemsaneg akan terbuka. Menurutnya, nanti Lemsaneg akan mengamankan data supaya aman dari serangan, atau kejadian lain yang tidak diinginkan. "Kami juga ingin pastikan data pemilih ini aman dari serangan pihak yang tidak bertanggung jawab," tukasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Peneliti Senior Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan, KPU harus menjamin independensinya sebagai penyelenggara pemilu. Pasalnya, independensi merupakan salah satu tiang utama penyelenggaraan pemilu.
Klik di sini untuk berita KPU bantah MoU dengan Lemsaneg tertutup.
Meskipun Lemsaneg bertanggung jawab kepada presiden, KPU minta tidak perlu ada kecurigaan, apalagi KPU juga bekerja sama dengan BPPT yang juga bertanggung jawab terhadap negara.
"KPU dalam menyelenggarakan pemilu harus menggunakan instrumen negara, supaya pemilu sukses. Saya kira kekhawatiran (itu) berlebihan," kata Ketua KPU Husni Kamil Malik, saat ditemui wartawan di kantornya, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu (2/10/2013).
Husni menjelaskan, jika publik ingin tahun cara kerjanya, maka Lemsaneg akan terbuka. Menurutnya, nanti Lemsaneg akan mengamankan data supaya aman dari serangan, atau kejadian lain yang tidak diinginkan. "Kami juga ingin pastikan data pemilih ini aman dari serangan pihak yang tidak bertanggung jawab," tukasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Peneliti Senior Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan, KPU harus menjamin independensinya sebagai penyelenggara pemilu. Pasalnya, independensi merupakan salah satu tiang utama penyelenggaraan pemilu.
Klik di sini untuk berita KPU bantah MoU dengan Lemsaneg tertutup.
(stb)
