Polri butuh Kapolri antikorupsi

Sindonews.com - Indonesia Police Watch (IPW) mengungkapkan, dalam memilih calon Kapolri baru, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan DPR seharusnya lebih mempertimbangkan pada kepentingan Polri dan kepentingan masyarakat, dan bukan kepentingan politik maupun kekuasaan.

Hal itu dikatakan Ketua Presidium IPW Neta S Pane. Sehingga Kapolri baru benar-benar bisa diandalkan menjadi teladan bagi institusinya.

"Menjadi figur paradigma baru Polri, punya integritas hingga dipercaya mampu memberantas mafia proyek dan mafia jabatan di tubuh Polri," kata Neta lewat rilisnya, Rabu (2/10/2013).

Dia menilai, ada dua persoalan besar di tubuh Polri saat ini, yakni budaya korupsi dan kian buruknya hubungan dengan masyarakat. Budaya korupsi KPK sudah menegaskan, bahwa Polri sebagai lembaga terkorup di negeri ini.

"Sedikitnya ada 25 kasus korupsi besar yang mangkrak di Bareskrim (Badan Reserse Kriminal), terakhir adalah dugaan korupsi pelat nomor kendaraan yang melibatkan sejumlah perwira Polri," ucapnya.

Sebelumnya, anggota Komisi III DPR RI Eva Kusuma Sundari berharap Komjen Sutarman tak hanya berkomitmen untuk memberantas rekening mencurigakan anggota polisi yang tak wajar. Kata dia, Sutarman juga harus melakukan pembersihan dan melakukan reformasi birokrasi di korps Bhayangkara tersebut.

"Aku enggak khusus untuk komitmen di rekening gendut, tetapi pembersihan seluruhnya di internal Polri dan reformasi birokrasi itu," kata Eva di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin 30 September 2013.

Lanjut Eva, andai saat uji kelayakan dan kepatutan Sutarman ternyata tak bisa berkomitmen melakukan dua hal itu, maka Komisi III tetap bisa menyetujui dirinya menjadi Kapolri tentu dengan catatan. "Ya dengan catatan, akan jadi persetujuan dengan catatan, karena kalau sudah calon tunggal sudah hampir pasti jadi ya," tuntasnya.

Baca berita terkait soal Kapolri baru.