Ini tanggapan M Nuh soal kritikan UN
Ini tanggapan M Nuh soal kritikan UN
A
A
A
Sindonews.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh mengaku, tergelitik saat mendengar banyak kritikan agar menghapus Ujian Nasional (UN), dengan alasan tak bisa mengukur kualitas siswa.
Ia justru balik bertanya soal cara jitu untuk mengukur kualitas pendidikan. "Pertanyaan pertama, lalu pakai apa ukur kualitasnya, lalu kedua siapa yang menguatkan ukuran itu?," tanya M Nuh, Senin (30/9/2013).
Kalau mau meningkatkan kualitas evaluasi enggak bisa berdiri sendiri," tukasnya di Kampus Universitas Indonesia (UI) Depok, Senin (30/09/2013).
Menurut Nuh, hasil UN bisa dilakukan untuk pemetaan banyak hal. "Hasil UN enggak cukup untuk pemetaan, enggak cukup untuk sekedar kelulusan, enggak cukup juga untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Hasil UN baru sempurna kalau dipakai sesuai PP 32/2013, yaitu pembinaan, dari situlah baru hasil evaluasi searah. Itu semuanya utuh," katanya.
Nuh mengaku heran jika tidak dengan UN, maka pemerintah tidak mempunyai peta rata-rata nasional. Sehingga untuk mengukur kualitas dan evaluasi kedepan akan sulit terukur.
"Kalau pakai UN, kami bisa mengetahui yang rendah nilai apa, matematika misalnya. Anak mana? kabupaten mana? propinsi mana? sekolah mana? Sampai ke bagian mana matematika yang rendah? trigonometrinya? aljabarnya? Enggak mungkin kami bisa dapatkan peta itu, secara vertikal dan horizontal," ungkapnya.
Nuh juga menyebut banyak sekolah tertentu mendapatkan nilai UN lebih bagus, dibanding sekolah lain, sebab memang standar pengajaran yang diterapkan lebih tinggi.
Evaluasi lainnya, kata dia, yakni soal keterlambatan pengiriman soal seperti yang terjadi di UN sebelumnya.
"Syaratnya kan harus tender terbuka. Begitu tender terbuka, siapa yang bisa garansi? Semua orang kan refleksi ke kasus keterlambatan kemarin. Da yang bilang gara-gara dipusatkan atau gara-gara waktu. Gara-gara sentralisasi atau waktu yang mepet. Kalau gara-gara dipusatkan kenapa yang lain bisa. Saya bukan anti desentralisasi, sentralisasi. Yang penting kerahasiaan dijaga, distribusi tepat waktu," tegasnya.
Klik di sini untuk berita ujian nasional.
Ia justru balik bertanya soal cara jitu untuk mengukur kualitas pendidikan. "Pertanyaan pertama, lalu pakai apa ukur kualitasnya, lalu kedua siapa yang menguatkan ukuran itu?," tanya M Nuh, Senin (30/9/2013).
Kalau mau meningkatkan kualitas evaluasi enggak bisa berdiri sendiri," tukasnya di Kampus Universitas Indonesia (UI) Depok, Senin (30/09/2013).
Menurut Nuh, hasil UN bisa dilakukan untuk pemetaan banyak hal. "Hasil UN enggak cukup untuk pemetaan, enggak cukup untuk sekedar kelulusan, enggak cukup juga untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Hasil UN baru sempurna kalau dipakai sesuai PP 32/2013, yaitu pembinaan, dari situlah baru hasil evaluasi searah. Itu semuanya utuh," katanya.
Nuh mengaku heran jika tidak dengan UN, maka pemerintah tidak mempunyai peta rata-rata nasional. Sehingga untuk mengukur kualitas dan evaluasi kedepan akan sulit terukur.
"Kalau pakai UN, kami bisa mengetahui yang rendah nilai apa, matematika misalnya. Anak mana? kabupaten mana? propinsi mana? sekolah mana? Sampai ke bagian mana matematika yang rendah? trigonometrinya? aljabarnya? Enggak mungkin kami bisa dapatkan peta itu, secara vertikal dan horizontal," ungkapnya.
Nuh juga menyebut banyak sekolah tertentu mendapatkan nilai UN lebih bagus, dibanding sekolah lain, sebab memang standar pengajaran yang diterapkan lebih tinggi.
Evaluasi lainnya, kata dia, yakni soal keterlambatan pengiriman soal seperti yang terjadi di UN sebelumnya.
"Syaratnya kan harus tender terbuka. Begitu tender terbuka, siapa yang bisa garansi? Semua orang kan refleksi ke kasus keterlambatan kemarin. Da yang bilang gara-gara dipusatkan atau gara-gara waktu. Gara-gara sentralisasi atau waktu yang mepet. Kalau gara-gara dipusatkan kenapa yang lain bisa. Saya bukan anti desentralisasi, sentralisasi. Yang penting kerahasiaan dijaga, distribusi tepat waktu," tegasnya.
Klik di sini untuk berita ujian nasional.
(stb)
Explore More