KPU gandeng Lemsaneg, ini dua kekhawatiran publik
Senin, 30 September 2013 - 17:28 WIB
KPU gandeng Lemsaneg, ini dua kekhawatiran publik
A
A
A
Sindonews.com - Kerja sama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) terus dikritisi. Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti menilai, publik mengkhawatirkan dua hal atas kerja sama tersebut.
Pertama, kata Ray, secara psikologis publik masih trauma, lembaga negara di bawah presiden tapi masih dilibatkan dalam tahapan pemilu. Menurutnya, masih sulit dibedakan secara tegas antara pejabat negara dengan pejabat pemerintah.
"Birokrasi kita tak sepenuhnya dapat berdiri independen. Sejarah hubungan dekat birokrasi-pemerintah inilah yang terbangun menjadi trauma psikologis-politis hingga sekarang," kata Ray melalui pesan singkatnya kepada wartawan, Senin (30/9/2013).
Kedua, sambung Ray, yang diajak kerja sama oleh KPU adalah lembaga militer. Menurutnya, publik masih ragu data bisa di akses secara luas.
"Jadi masalahnya bukan pada programnya. Tapi pada lembaga mana KPU bekerja sama. Saya sendiri berpendapat sebaiknya KPU menghindari kerja sama dengan lembaga mana pun yang mendatangkan rasa tak nyaman yang luas bagi para peserta pemilu," kata dia..
Kendati demikian, kata Ray, secara subtansi sebenarnya tidak ada masalah yang perlu diributkan. Menurutnya, KPU membutuhkan pengamanan rekapitulasi penghitungan suara dan data agar terhindar dari kemungkinan diutak-atik para hacker.
"Dalam kerangka ini putusan KPU untuk mengamankan IT KPU jadi relevan. Tapi soalnya muncul karena untuk kegiatan ini, KPU mengundang lembaga sandi negara yang nota bene adalah lembaga militer," tukasnya.
Baca juga berita Gandeng Lemsaneg, KPU janji tetap transparan
Pertama, kata Ray, secara psikologis publik masih trauma, lembaga negara di bawah presiden tapi masih dilibatkan dalam tahapan pemilu. Menurutnya, masih sulit dibedakan secara tegas antara pejabat negara dengan pejabat pemerintah.
"Birokrasi kita tak sepenuhnya dapat berdiri independen. Sejarah hubungan dekat birokrasi-pemerintah inilah yang terbangun menjadi trauma psikologis-politis hingga sekarang," kata Ray melalui pesan singkatnya kepada wartawan, Senin (30/9/2013).
Kedua, sambung Ray, yang diajak kerja sama oleh KPU adalah lembaga militer. Menurutnya, publik masih ragu data bisa di akses secara luas.
"Jadi masalahnya bukan pada programnya. Tapi pada lembaga mana KPU bekerja sama. Saya sendiri berpendapat sebaiknya KPU menghindari kerja sama dengan lembaga mana pun yang mendatangkan rasa tak nyaman yang luas bagi para peserta pemilu," kata dia..
Kendati demikian, kata Ray, secara subtansi sebenarnya tidak ada masalah yang perlu diributkan. Menurutnya, KPU membutuhkan pengamanan rekapitulasi penghitungan suara dan data agar terhindar dari kemungkinan diutak-atik para hacker.
"Dalam kerangka ini putusan KPU untuk mengamankan IT KPU jadi relevan. Tapi soalnya muncul karena untuk kegiatan ini, KPU mengundang lembaga sandi negara yang nota bene adalah lembaga militer," tukasnya.
Baca juga berita Gandeng Lemsaneg, KPU janji tetap transparan
(kri)
