Kompolnas berharap kasus Cicak vs Buaya tak terulang
Senin, 30 September 2013 - 13:02 WIB
Kompolnas berharap kasus Cicak vs Buaya tak terulang
A
A
A
Sindonews.com - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) berharap jika Komjen Pol Sutarman terpilih menjadi pengganti Jenderal Timur Pradopo, Polri dapat bersinergi dengan dua instansi hukum lainnya yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung).
"Itu yang kita harapkan. Dia (Sutarman) harus bisa bersinergi. Khususnya dengan KPK," kata Komisioner Kompolnas, Edi Saputra Hasibuan dalam pesan singkatnya kepada Sindonews, Jakarta, Senin (30/9/2013).
Selain itu, Kompolnas juga berharap kasus cicak vs buaya tidak terjadi lagi seperti beberapa tahun lalu. Edi melanjutkan, Sutarman harus dapat mencairkan hubungan antara Polri dan KPK yang selama ini terkesan kaku.
Sehingga, KPK dan Polri bisa saling mendukung satu sama lain dalam menuntaskan kasus korupsi dan penegakan hukum di Indonesia.
"Tarman harus bisa mencairkan hubungan yang selama ini terganggu, biar kompak dan saling dukung dalam penegakan hukum khususnya dalam setiap penanganan kasus korupsi. Itu yang kita minta kepada Tarman," tegas Edi.
Namun, untuk instansi Kejaksaan Agung (Kejagung), Edi meyakini bahwa tidak ada masalah sama sekali dengan Polri. "Dengan Kejaksaan, kami kira tidak ada masalah tapi dalam kasus korupsi jaksa harus sejalan dengan Polri sehingga pemberantasan korupsi jalan terus," tandas Edi.
Baca juga berita Pemberantasan korupsi mandek, Kompolnas koreksi kinerja Bareskrim
"Itu yang kita harapkan. Dia (Sutarman) harus bisa bersinergi. Khususnya dengan KPK," kata Komisioner Kompolnas, Edi Saputra Hasibuan dalam pesan singkatnya kepada Sindonews, Jakarta, Senin (30/9/2013).
Selain itu, Kompolnas juga berharap kasus cicak vs buaya tidak terjadi lagi seperti beberapa tahun lalu. Edi melanjutkan, Sutarman harus dapat mencairkan hubungan antara Polri dan KPK yang selama ini terkesan kaku.
Sehingga, KPK dan Polri bisa saling mendukung satu sama lain dalam menuntaskan kasus korupsi dan penegakan hukum di Indonesia.
"Tarman harus bisa mencairkan hubungan yang selama ini terganggu, biar kompak dan saling dukung dalam penegakan hukum khususnya dalam setiap penanganan kasus korupsi. Itu yang kita minta kepada Tarman," tegas Edi.
Namun, untuk instansi Kejaksaan Agung (Kejagung), Edi meyakini bahwa tidak ada masalah sama sekali dengan Polri. "Dengan Kejaksaan, kami kira tidak ada masalah tapi dalam kasus korupsi jaksa harus sejalan dengan Polri sehingga pemberantasan korupsi jalan terus," tandas Edi.
Baca juga berita Pemberantasan korupsi mandek, Kompolnas koreksi kinerja Bareskrim
(kri)
