Pertanian Indonesia terbelenggu
Minggu, 29 September 2013 - 23:10 WIB
Pertanian Indonesia terbelenggu
A
A
A
Sindonews.com - Harga bahan pokok makanan saat ini semakin mahal. Tak hanya daging, harga sayuran pun ikut merangkak naik. Meski kondisi pertanian Indonesia diwarnai praktik impor yang cukup besar.
Namun, dengan semangat masyarakat Indonesia untuk berubah, masih ada harapan bangkitnya pertanian atau peternakan Indonesia.
"Walaupun daging disembelih di dalam negeri, tapi bibitnya dari luar negeri. Tempe yang dibuat di dalam negeri, tapi kedelai diambil dari luar negeri. Seharusnya Indonesia mampu lepas dari rezim internasional yang membelenggu pertanian atau perdagangan kita," kata Ketua Jurusan Program Studi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Nur Azizah, di Yogyakarta, Minggu (29/9/2013).
Dia mengatakan, mahalnya protein hewani maupun protein nabati di Indonesia disebabkan ketergantungan negara ini sendiri pada produk negara lain. Menurutnya, lepasnya Indonesia dari rezim internasional bisa dimulai dari mahasiswa yang mengembangkan wacana.
"Bersama kalangan akademisi lainnya, diharapkan mampu memberikan penyadaran pada pejabat yang berwenang untuk tidak lagi mengambil kebijakan yang salah," ungkapnya.
Namun, dengan semangat masyarakat Indonesia untuk berubah, masih ada harapan bangkitnya pertanian atau peternakan Indonesia.
"Walaupun daging disembelih di dalam negeri, tapi bibitnya dari luar negeri. Tempe yang dibuat di dalam negeri, tapi kedelai diambil dari luar negeri. Seharusnya Indonesia mampu lepas dari rezim internasional yang membelenggu pertanian atau perdagangan kita," kata Ketua Jurusan Program Studi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Nur Azizah, di Yogyakarta, Minggu (29/9/2013).
Dia mengatakan, mahalnya protein hewani maupun protein nabati di Indonesia disebabkan ketergantungan negara ini sendiri pada produk negara lain. Menurutnya, lepasnya Indonesia dari rezim internasional bisa dimulai dari mahasiswa yang mengembangkan wacana.
"Bersama kalangan akademisi lainnya, diharapkan mampu memberikan penyadaran pada pejabat yang berwenang untuk tidak lagi mengambil kebijakan yang salah," ungkapnya.
(maf)
