Kemenag akan tingkatkan pelayanan kepada masyarakat
A
A
A
Sindonews.com - Reformasi birokrasi jangan hanya berorientasi pada perbaikan remunerasi. Tetapi juga harus memprioritaskan peningkatan pelayanan dan kinerja institusi, atau lembaga tersebut kepada masyarakat luas.
Hal ini disampaikan Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Agama (Kemenag) 2013, dengan tema "Meningkatkan Komitmen Kementerian Agama Dalam Rangka Implementasi Reformasi Birokrasi Tahun 2014".
Menag mengatakan, perbaikan remunerasi tidak akan menghasilkan jika tidak dibarengi dengan peningkatan pelayanan dan kinerja.
Menurut dia, setiap tahun besar anggaran kementerian mengalami peningkatan yang dibarengi dengan meningkatnya biaya rutin.
Hal ini menyebabkan anggaran yang dikhususkan untuk pembangunan dan belanja modal, tidak sebanding dengan jumlah anggaran yang tersedia di APBN. Anggaran Kemenag merupakan yang terbesar keempat di Indonesia.
"Yang menjadi pelanggan kami, adalah seluruh rakyat Indonesia yang memiliki beragam kepentingan dan masalah,” ujarnya, Jumat (17/9/2013).
Dalam evaluasi yang disampaikan, dirinya membenarkan anggapan banyak pihak yang menyatakan birokrasi di Indonesia adalah birokrasi ‘bertele-tele’, banyak aturan dan selalu berwacana serta tidak efektif.
Birokrasi yang tidak efisien tentu merugikan banyak pihak, seperti pengguna yaitu masyarakat, waktu dan biaya.
“Birokrasi sebagai instrumen pemberian pelayanan kepada masyarakat harus berjalan efektif, supaya tidak merugikan banyak pihak. Terpenting pada implementasinya harus sesuai aturan dan memenuhi ekspektasi masyarakat," kata dia.
Klik di sini untuk berita terapkan kurikulum 2013 kemenag habiskan Rp269 miliar.
Hal ini disampaikan Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Agama (Kemenag) 2013, dengan tema "Meningkatkan Komitmen Kementerian Agama Dalam Rangka Implementasi Reformasi Birokrasi Tahun 2014".
Menag mengatakan, perbaikan remunerasi tidak akan menghasilkan jika tidak dibarengi dengan peningkatan pelayanan dan kinerja.
Menurut dia, setiap tahun besar anggaran kementerian mengalami peningkatan yang dibarengi dengan meningkatnya biaya rutin.
Hal ini menyebabkan anggaran yang dikhususkan untuk pembangunan dan belanja modal, tidak sebanding dengan jumlah anggaran yang tersedia di APBN. Anggaran Kemenag merupakan yang terbesar keempat di Indonesia.
"Yang menjadi pelanggan kami, adalah seluruh rakyat Indonesia yang memiliki beragam kepentingan dan masalah,” ujarnya, Jumat (17/9/2013).
Dalam evaluasi yang disampaikan, dirinya membenarkan anggapan banyak pihak yang menyatakan birokrasi di Indonesia adalah birokrasi ‘bertele-tele’, banyak aturan dan selalu berwacana serta tidak efektif.
Birokrasi yang tidak efisien tentu merugikan banyak pihak, seperti pengguna yaitu masyarakat, waktu dan biaya.
“Birokrasi sebagai instrumen pemberian pelayanan kepada masyarakat harus berjalan efektif, supaya tidak merugikan banyak pihak. Terpenting pada implementasinya harus sesuai aturan dan memenuhi ekspektasi masyarakat," kata dia.
Klik di sini untuk berita terapkan kurikulum 2013 kemenag habiskan Rp269 miliar.
(stb)