Surat geledah bocor, upaya diskreditkan KPK
Rabu, 25 September 2013 - 15:36 WIB
Surat geledah bocor, upaya diskreditkan KPK
A
A
A
Sindonews.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengatakan, pihak yang telah membocorkan surat izin permintaan penggeledahan di rumah Bendahara Umum (Bendum) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Olly Dondokambey, adalah upaya perlawanan terhadap pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK.
Menurut Abraham, bocornya surat penggeledahan di rumah Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI itu, di Jalan Manibang, Kelurahan Malalayang, Kota Manado, bentuk pelemahan dan mendeskreditkan KPK.
"(Dokumen) bocor adalah salah satu upaya untuk terus mendiskreditkan KPK," kata Samad di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM), Jakarta, Rabu (25/9/2013).
Dijelaskan Samad, kejadian bocornya dokumen penting dalam mengungkap dugaan korupsi proyek pembangunan pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olah Raga Nasional (P3SON), Hambalang, Bogor, Jawa Barat, memang secepatnya ditemukan jalan keluar. Tetapi, hal itu diakui Samad sebagai hal yang tak mudah.
"Ini jadi sulit untuk kita memastikan, bahwa tidak lagi terjadi hal-hal yang seperti ini, karena lawan-lawan KPK semakin terkonsolidasi untuk menghadapi KPK," tegasnya.
Sejauh ini, Samad menjelaskan, pihaknya terus melakukan investigasi perihal bocornya dokumen itu. KPK masih menyelidiki, apakah kebocoran itu dilakukan oleh oknum dari Pengadilan Negeri (PN) Manado atau bukan. Yang jelas, KPK sedang mencari informasi secara utuh terkait hal itu.
"Supaya kita bisa mendapatkan gambaran lebih utuh terhadap terjadinya kebocoran surat," katanya.
Ia menuturkan, KPK akan langsung turun ke lapangan untuk mengetahui penyebab kebocoran itu. "Dalam waktu cepat kita bisa lakukan langkah konkret melakukan klarifikasi di lapangan, supaya kita bisa memastikan apa dan faktor apa yang menyebabkan terjadinya kebocoran," pungkasnya.
Simak berita terkait bocornya surat izin penggeledahan di rumah Bendahara Umum (Bendum) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Olly Dondokambey.
Menurut Abraham, bocornya surat penggeledahan di rumah Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI itu, di Jalan Manibang, Kelurahan Malalayang, Kota Manado, bentuk pelemahan dan mendeskreditkan KPK.
"(Dokumen) bocor adalah salah satu upaya untuk terus mendiskreditkan KPK," kata Samad di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM), Jakarta, Rabu (25/9/2013).
Dijelaskan Samad, kejadian bocornya dokumen penting dalam mengungkap dugaan korupsi proyek pembangunan pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olah Raga Nasional (P3SON), Hambalang, Bogor, Jawa Barat, memang secepatnya ditemukan jalan keluar. Tetapi, hal itu diakui Samad sebagai hal yang tak mudah.
"Ini jadi sulit untuk kita memastikan, bahwa tidak lagi terjadi hal-hal yang seperti ini, karena lawan-lawan KPK semakin terkonsolidasi untuk menghadapi KPK," tegasnya.
Sejauh ini, Samad menjelaskan, pihaknya terus melakukan investigasi perihal bocornya dokumen itu. KPK masih menyelidiki, apakah kebocoran itu dilakukan oleh oknum dari Pengadilan Negeri (PN) Manado atau bukan. Yang jelas, KPK sedang mencari informasi secara utuh terkait hal itu.
"Supaya kita bisa mendapatkan gambaran lebih utuh terhadap terjadinya kebocoran surat," katanya.
Ia menuturkan, KPK akan langsung turun ke lapangan untuk mengetahui penyebab kebocoran itu. "Dalam waktu cepat kita bisa lakukan langkah konkret melakukan klarifikasi di lapangan, supaya kita bisa memastikan apa dan faktor apa yang menyebabkan terjadinya kebocoran," pungkasnya.
Simak berita terkait bocornya surat izin penggeledahan di rumah Bendahara Umum (Bendum) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Olly Dondokambey.
(maf)
