Pelaksanaan UN harus dikaji ulang
Minggu, 22 September 2013 - 20:47 WIB
Pelaksanaan UN harus dikaji ulang
A
A
A
Sindonews.com - Meski banyak yang setuju Ujian Nasional (UN) tetap dilanjutkan. Namun diperlukan banyak perubahan ulang dalam penyelenggaraanya.
Anggota Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) Ramli Rasyid mengaku setuju adanya UN untuk evaluasi siswa. Namun UN harus diefektifkan sebagai pemetaan, sehingga dapat menjadi penentu intervensi bagi sekolah yang nilainya masih buruk.
Sementara bagi sekolah yang sudah bagus dapat dilakukan pembinaan lagi. "Kami sepakat UN tetap dilaksanakan. Namun sebatas pemetaan saja bagi perbaikan fasilitas dan guru," katanya pada Pra Konvensi UN di Medan, Minggu (22/9/2013).
Berbeda dengan pengamat pendidikan Al Fitri, menurutnya pemetaan UN memang bagus sebagai bahan kebijakan pemerintah. Namun tidak sebagai penentu kelulusan siswa.
Dalam hal ini, lanjutnya, pemerintah harus memberikan otoritas kepada satuan pendidikan untuk meluluskan siswanya. Pasalnya, sistem UN saat ini sangat membebani siswa yang ketakutan tidak lulus UN. "Sementara guru kehilangan martabatnya karena tidak berwenang menilai kemampuan siswanya sendiri," katanya.
Fitri menambahkan, manajemen dstribusi soal juga harus dikaji ulang. Dia meminta percetakan naskah soal di daerahkan saja, daripada ditangani perusahaan di daerah berbeda.
Pendaerahan ini penting, agar tidak ada kendala transportasi sebagaimana kekisruhan UN yang terjadi kemarin. "Terpenting, pemilihan perusahaan percetakan mesti dipilih sesuai ketentuan tender yang berlaku," tegasnya.
Anggota Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) Ramli Rasyid mengaku setuju adanya UN untuk evaluasi siswa. Namun UN harus diefektifkan sebagai pemetaan, sehingga dapat menjadi penentu intervensi bagi sekolah yang nilainya masih buruk.
Sementara bagi sekolah yang sudah bagus dapat dilakukan pembinaan lagi. "Kami sepakat UN tetap dilaksanakan. Namun sebatas pemetaan saja bagi perbaikan fasilitas dan guru," katanya pada Pra Konvensi UN di Medan, Minggu (22/9/2013).
Berbeda dengan pengamat pendidikan Al Fitri, menurutnya pemetaan UN memang bagus sebagai bahan kebijakan pemerintah. Namun tidak sebagai penentu kelulusan siswa.
Dalam hal ini, lanjutnya, pemerintah harus memberikan otoritas kepada satuan pendidikan untuk meluluskan siswanya. Pasalnya, sistem UN saat ini sangat membebani siswa yang ketakutan tidak lulus UN. "Sementara guru kehilangan martabatnya karena tidak berwenang menilai kemampuan siswanya sendiri," katanya.
Fitri menambahkan, manajemen dstribusi soal juga harus dikaji ulang. Dia meminta percetakan naskah soal di daerahkan saja, daripada ditangani perusahaan di daerah berbeda.
Pendaerahan ini penting, agar tidak ada kendala transportasi sebagaimana kekisruhan UN yang terjadi kemarin. "Terpenting, pemilihan perusahaan percetakan mesti dipilih sesuai ketentuan tender yang berlaku," tegasnya.
(stb)
