Marzuki tak setuju semua pejabat negara dipilih DPR

Sindonews.com - Kewenangan DPR yang terlalu besar kembali disorot, setelah muculnya tindakan mencurigakan di toilet DPR antara anggota Komisi III dengan calon hakim agung yang tengah menjalani fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan).

Ketua DPR RI Marzuki Alie mengatakan, kewenangan DPR dalam menentukan pejabat lembaga negara harus di evaluasi kembali. Menurutnya, tidak semua pejabat negara harus dipilih melalui DPR.

"Pimpinan komisi-komisi negara yang harus melalui DPR harus kita evaluasi dari segi urgensi dan korelasinya. Dengan alasan mewakili rakyat, tidak semua harus melalui DPR," kata Marzuki saat diskusi polemik Sindo Radio di Warung Daun, Jakarta Pusat, Sabtu (21/9/2013).

Politikus Partai Demokrat ini menjelaskan alasannya itu, karena independensi anggota DPR diragukan. Pasalnya, anggota DPR merupakan kader partai politik yang memiliki kepentingan masing-masing, baik kepentingan partai maupun pribadi.

"DPR itu lembaga politik, politikus itu pasti ada interest apakah pribadi atau partai," jelasnya.

Marzuki menambahkan, pemilihan pejabat negara melalu DPR rentan adanya semacam balas jasa. Sehingga, sulit untuk menghasilkan pejabat negara yang benar-benar bekerja untuk kepentingan bangsa ini.

Namun demikian, ditegaskan olehnya, tidak semua pemilihan pejabat negara di DPR itu ada unsur transaksional. "Saya tidak membenarkan transakis itu, tapi saya mempertanyakan urgensinya untuk apa," pungkasnya.

Sebelumnya, dalam fit and proper test calon hakim agung, seorang pewarta tak sengaja melihat ada komunikasi mencurigakan di toilet antara anggota Komisi III DPR dengan calon hakim agung.