Pemilihan bupati oleh DPRD masih pro & kontra
Sabtu, 21 September 2013 - 01:29 WIB
Pemilihan bupati oleh DPRD masih pro & kontra
A
A
A
Sindonews.com - Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Darah (Pilkada), Abdul Hakam Naja mengatakan, sikap setiap fraksi belum ada perubahan. Hingga kini memang hanya Fraksi Demokrat dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang menghendaki usulan pemerintah agar bupati dan wali kota dipilih oleh DPRD.
"Yang lain masih berpikir. Karena tidak semua ketua fraksi hadir. Tetapi paling tidak akan dilaporkan. Rapat berikutnya dapat menemukan titik temu lah," katanya saat dihubungi KORAN SINDO, Jumat 20 September 2013.
Menurut dia, alotnya pembahasan terkait dengan mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) bupati atau wali kota, karena isu ini akan berdampak langsung kepada partai di daerah. Bahkan Hakam mengaku sempat mengemuka untuk dilakukan voting. "Sempat mengemukan voting. Tetapi dihindari sebisa mungkin voting," ucapnya.
Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar Sudarsa mengatakan, pemerintah bersikukuh tidak merubah posisinya. Hal ini atas kondisi objektif dan temuan-temuan faktual di lapangan. Temuan tersebut seperti adanya korban jiwa, harta, bangunan dirusak, konflik yang berkepanjangan.
Hal inilah yang menurut Agun menjadi pertimbangan pemerintah bahwa pilkada langsung tidak dapat dipertahankan. "Kerusuhan yang terjadi bukan hanya sekadar saat pilkda tapi pasca kerusuhan juga menimbulkan problem bagi pemerintah. Pelayanan publik terganggu, roda pemerintahan terganggu," ungkapnya.
Kemudian besarnya pembiayaan pilkada juga diungkapkan pemerintah sebagai pertimbangan untuk tidak melakukan pilkada langsung bagi bupati dan wali kota. DPR dalam hal ini komisi II belum memberikan jawaban terkait isu tersebut. Namun demikian DPR akan segera menindaklanjutinya.
"Disepakati Komisi II DPR akan segera tindaklanjuti tentang posisi terakhir kepada seluruh ketua-ketua fraksi. Bahkan disampaikan kepada piminan-pimpinan partai oleh fraksinya masing masing. Dipilih secara langsung, konsekuensinya kan ada baiknya ada buruknya. Kalau dipilih oleh DPRD juga sama, ada baiknya dan ada buruknya," ungkapnya.
Dia mengungkapkan bahwa fraksinya sangat terbuka sepanjang semua fraksi dan publik berpikir yang sama untuk sesuatu yang lebih baik. Agun juga mengatakan tidak ingin dalam mengambil keputusan nantinya melalui voting. Dia menegaskan bahwa pengambilan keputusan harus secara bulat oleh semua fraksi. "Kalau memang mau dipilih langsung oleh rakyat, bulatlah semua fraksi. Kalau mau DPRD bulatlah," pungkasnya.
"Yang lain masih berpikir. Karena tidak semua ketua fraksi hadir. Tetapi paling tidak akan dilaporkan. Rapat berikutnya dapat menemukan titik temu lah," katanya saat dihubungi KORAN SINDO, Jumat 20 September 2013.
Menurut dia, alotnya pembahasan terkait dengan mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) bupati atau wali kota, karena isu ini akan berdampak langsung kepada partai di daerah. Bahkan Hakam mengaku sempat mengemuka untuk dilakukan voting. "Sempat mengemukan voting. Tetapi dihindari sebisa mungkin voting," ucapnya.
Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar Sudarsa mengatakan, pemerintah bersikukuh tidak merubah posisinya. Hal ini atas kondisi objektif dan temuan-temuan faktual di lapangan. Temuan tersebut seperti adanya korban jiwa, harta, bangunan dirusak, konflik yang berkepanjangan.
Hal inilah yang menurut Agun menjadi pertimbangan pemerintah bahwa pilkada langsung tidak dapat dipertahankan. "Kerusuhan yang terjadi bukan hanya sekadar saat pilkda tapi pasca kerusuhan juga menimbulkan problem bagi pemerintah. Pelayanan publik terganggu, roda pemerintahan terganggu," ungkapnya.
Kemudian besarnya pembiayaan pilkada juga diungkapkan pemerintah sebagai pertimbangan untuk tidak melakukan pilkada langsung bagi bupati dan wali kota. DPR dalam hal ini komisi II belum memberikan jawaban terkait isu tersebut. Namun demikian DPR akan segera menindaklanjutinya.
"Disepakati Komisi II DPR akan segera tindaklanjuti tentang posisi terakhir kepada seluruh ketua-ketua fraksi. Bahkan disampaikan kepada piminan-pimpinan partai oleh fraksinya masing masing. Dipilih secara langsung, konsekuensinya kan ada baiknya ada buruknya. Kalau dipilih oleh DPRD juga sama, ada baiknya dan ada buruknya," ungkapnya.
Dia mengungkapkan bahwa fraksinya sangat terbuka sepanjang semua fraksi dan publik berpikir yang sama untuk sesuatu yang lebih baik. Agun juga mengatakan tidak ingin dalam mengambil keputusan nantinya melalui voting. Dia menegaskan bahwa pengambilan keputusan harus secara bulat oleh semua fraksi. "Kalau memang mau dipilih langsung oleh rakyat, bulatlah semua fraksi. Kalau mau DPRD bulatlah," pungkasnya.
(maf)
