KKP asah kurikulum soal maritim di perguruan tinggi
Jum'at, 20 September 2013 - 21:24 WIB
KKP asah kurikulum soal maritim di perguruan tinggi
A
A
A
Sindonews.com - Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggenjot Sumber Daya Manusia (SDM) di dunia maritim dengan meningkatkan materi tersebut pada kurikulum di perguruan tinggi. Indonesia harus lebih peduli mengembangkan dunia sains kemaritiman khususnya bagi anak anak dan generasi muda.
Hal itu disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif C Sutardjo pada acara Kalbe Junior Science Fair, di Ancol Jakarta. Kegiatan yang mengarah pada pengembangan sains dan teknologi kelautan sudah semestinya mendapat dukungan.
"Kegiatan semacam ini harus didukung dan dilanjutkan. Disamping menghasilkan para peneliti sains muda, penyelengaraan sains kemaritiman dapat menjadi pendorong generasi muda akrab dengan laut, yang merupakan wilayah terbesar negara Indonesia sebagai negara kepulauan," ujarnya dalam keterangan tertulis Kementrian Kelautan dan Perikanan kepada wartawan, Jumat (20/9/2013).
Sharif menegaskan, melalui deklarasi Juanda 1957, Indonesia ditetapkan sebagai negara kepulauan dan dipertegas melalui UNCLOS 1982. Indonesia memiliki Zona Eksklusif Ekonomi (ZEE) seluas 200 mil dari garis pantai. Ketentuan tersebut, negara mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya, dan berhak menggunakan kebijakan hukum, kebebasan bernavigasi dan sebagainya.
"Akan tetapi sangat ironis kemudian visi maritim yang mengacu pada NKRI harus terkalahkan dengan perjanjian internasional yang membuka peranan perusahaan multi nasional dalam mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya kelautan. Saat ini kita bisa pupuk bersama jiwa kemaritiman, untuk bersama-sama memanfaatkan dan mengelola laut untuk kemakmuran bangsa ini,” katanya.
Variabel utama dalam pengelolaan Sumber Daya Kelautan, kata Sharif, adalah dengan melakukan pencerdasan atau pembangunan sumber daya manusia (SDM). Di samping program dan kegiatan yang dapat meningkatkan hasil produksi perikanan dan kesejahteraan nelayan, program KKP tetap konsisten mempertahankan pengelolaan wilayah laut dan pesisir secara lestari.
Selain SDM yang terbangun secara alamiah dari sisi historis dan budaya, perlu juga pembangunan SDM secara rekayasa dengan membangun sekolah-sekolah kemaritiman sampai fakultas kelautan di perguruan tinggi.
Untuk menghasilkan SDM handal, kata dia, KKP telah mengembangkan dunia pendidikan dengan menanamkan kurikulum kepada generasi muda dari sejak usia dini tentang kemaritiman, yang berisi tentang potensi peluang dan dampaknya bila pengelolaannya tidak arif dan bijaksana.
“KKP juga memberikan peluang beasiswa bagi mereka yang memenuhi syarat, di samping memberikan prioritas beasiswa bagi anak-anak pelaku usaha perikanan, pembudidaya dan nelayan untuk bersekolah di Sekolah Usaha Perikanan Menengah, Akademi Perikanan, maupun Sekolah Tinggi Perikanan,” tutupnya.
Hal itu disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif C Sutardjo pada acara Kalbe Junior Science Fair, di Ancol Jakarta. Kegiatan yang mengarah pada pengembangan sains dan teknologi kelautan sudah semestinya mendapat dukungan.
"Kegiatan semacam ini harus didukung dan dilanjutkan. Disamping menghasilkan para peneliti sains muda, penyelengaraan sains kemaritiman dapat menjadi pendorong generasi muda akrab dengan laut, yang merupakan wilayah terbesar negara Indonesia sebagai negara kepulauan," ujarnya dalam keterangan tertulis Kementrian Kelautan dan Perikanan kepada wartawan, Jumat (20/9/2013).
Sharif menegaskan, melalui deklarasi Juanda 1957, Indonesia ditetapkan sebagai negara kepulauan dan dipertegas melalui UNCLOS 1982. Indonesia memiliki Zona Eksklusif Ekonomi (ZEE) seluas 200 mil dari garis pantai. Ketentuan tersebut, negara mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya, dan berhak menggunakan kebijakan hukum, kebebasan bernavigasi dan sebagainya.
"Akan tetapi sangat ironis kemudian visi maritim yang mengacu pada NKRI harus terkalahkan dengan perjanjian internasional yang membuka peranan perusahaan multi nasional dalam mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya kelautan. Saat ini kita bisa pupuk bersama jiwa kemaritiman, untuk bersama-sama memanfaatkan dan mengelola laut untuk kemakmuran bangsa ini,” katanya.
Variabel utama dalam pengelolaan Sumber Daya Kelautan, kata Sharif, adalah dengan melakukan pencerdasan atau pembangunan sumber daya manusia (SDM). Di samping program dan kegiatan yang dapat meningkatkan hasil produksi perikanan dan kesejahteraan nelayan, program KKP tetap konsisten mempertahankan pengelolaan wilayah laut dan pesisir secara lestari.
Selain SDM yang terbangun secara alamiah dari sisi historis dan budaya, perlu juga pembangunan SDM secara rekayasa dengan membangun sekolah-sekolah kemaritiman sampai fakultas kelautan di perguruan tinggi.
Untuk menghasilkan SDM handal, kata dia, KKP telah mengembangkan dunia pendidikan dengan menanamkan kurikulum kepada generasi muda dari sejak usia dini tentang kemaritiman, yang berisi tentang potensi peluang dan dampaknya bila pengelolaannya tidak arif dan bijaksana.
“KKP juga memberikan peluang beasiswa bagi mereka yang memenuhi syarat, di samping memberikan prioritas beasiswa bagi anak-anak pelaku usaha perikanan, pembudidaya dan nelayan untuk bersekolah di Sekolah Usaha Perikanan Menengah, Akademi Perikanan, maupun Sekolah Tinggi Perikanan,” tutupnya.
(kri)
