KPK diminta konsisten bongkar suap di SKK Migas
Jum'at, 20 September 2013 - 08:00 WIB
KPK diminta konsisten bongkar suap di SKK Migas
A
A
A
Sindonews.com - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) konsisten membongkar kasus dugaan suap di lingkungan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).
Anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP Trimedya Panjaitan menilai, sikap proaktif Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait penyerahan data-data haruslah diapresiasi. Data-data LHA tersebut dapat menunjang pengungkapan kasus suap SKK Migas. Kedua, kasus ini harus dibongkar tuntas. Siapapun yang terlibat harus dimintai pertanggung jawaban secara tuntas.
"Jadi ini memang harus dibongkar. Siapapun dia," kata Trimedya saat dihubungi SINDO, di Jakarta, Kamis (19/9/13).
Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR ini menuturkan, pendalaman terhadap proses tender di SKK Migas yang sedang dilakukan KPK diharapkan juga dapat mengungkap kasus ini secara komprehensif bukan parsial. Tetapi juga tentu KPK memerlukan waktu. Yang penting bagi publik, lanjutnya, siapa pun mafia perminyakan yang bermain harus diseret ke persidangan.
"Bahkan diungkap tuntas sampai tersangka lain dan dari hulu ke hilir. Di luar dari tersangka yang sudah ditetapkan oleh KPK," tuturnya.
Dia mengaku optimis terhadap penyidikan dan penyelidikan KPK terhadap kasus ini. Karena, selama ini kasus perminyakan atau energi merupakan salah satu perhatian KPK yang sudah ditunggu lama. Diketahui, KPK Jilid III memiliki beberapa konsentrasi. Di antara bidang energi, perminyakan, tambang, pajak, pertanian, kehutanan.
"Itu kan public interest menurut KPK. Jadi kita harus mendorong KPK dong," tandasnya.
Dalam kasus suap ini, KPK sudah menetapkan tiga tersangka. Mereka yakin mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini, pimpinan Kernel Oil Private Limited Indonesia Simon Gunawan Tanjawa dan Deviardi alias Ardi (swasta/pelatih golf).
Anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP Trimedya Panjaitan menilai, sikap proaktif Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait penyerahan data-data haruslah diapresiasi. Data-data LHA tersebut dapat menunjang pengungkapan kasus suap SKK Migas. Kedua, kasus ini harus dibongkar tuntas. Siapapun yang terlibat harus dimintai pertanggung jawaban secara tuntas.
"Jadi ini memang harus dibongkar. Siapapun dia," kata Trimedya saat dihubungi SINDO, di Jakarta, Kamis (19/9/13).
Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR ini menuturkan, pendalaman terhadap proses tender di SKK Migas yang sedang dilakukan KPK diharapkan juga dapat mengungkap kasus ini secara komprehensif bukan parsial. Tetapi juga tentu KPK memerlukan waktu. Yang penting bagi publik, lanjutnya, siapa pun mafia perminyakan yang bermain harus diseret ke persidangan.
"Bahkan diungkap tuntas sampai tersangka lain dan dari hulu ke hilir. Di luar dari tersangka yang sudah ditetapkan oleh KPK," tuturnya.
Dia mengaku optimis terhadap penyidikan dan penyelidikan KPK terhadap kasus ini. Karena, selama ini kasus perminyakan atau energi merupakan salah satu perhatian KPK yang sudah ditunggu lama. Diketahui, KPK Jilid III memiliki beberapa konsentrasi. Di antara bidang energi, perminyakan, tambang, pajak, pertanian, kehutanan.
"Itu kan public interest menurut KPK. Jadi kita harus mendorong KPK dong," tandasnya.
Dalam kasus suap ini, KPK sudah menetapkan tiga tersangka. Mereka yakin mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini, pimpinan Kernel Oil Private Limited Indonesia Simon Gunawan Tanjawa dan Deviardi alias Ardi (swasta/pelatih golf).
(lal)
