Tak ada cuti untuk jabatan politik
A
A
A
Sindonews.com - Pengamat politik sekaligus dosen Universitas Indonesia Arbi Sanit mengatakan, tak ada cuti untuk jabatan menteri. Apalagi untuk melakukan pekerjaan bukan pada lembaga negara.
"Karena tidak ada kontrol, maka hal itu bisa saja terjadi. Ironisnya tidak ada sanksi tegas untuk itu," kata Arbi kpada Sindonews, Jumat (13/9/2013) malam.
Dia menilai, kondisi yang seperti itu bisa merusak kedaulatan demokrasi di Indonesia. "Pejabat negara yang ikut konvensi cuti apa? Sedangkan konvensi menggunakan waktu yang seharusnya, untuk bekerja di lembaga negara yang dipimpinnya," ungkapnya.
Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat, Saan Mustopa tak mempersoalkan pejabat negara yang ikut konvensi semi terbuka penjaringan calon presiden (capres) dari partainya tak mengundurkan diri.
Namun kata dia, jika publik memiliki pandangan lain terhadap dua tugas yang harus mereka jalankan, maka pejabat negara harus bisa memenuhi keinginan publik andai diminta mundur dari jabatannya.
Klik di sini untuk berita selengkapnya.
"Karena tidak ada kontrol, maka hal itu bisa saja terjadi. Ironisnya tidak ada sanksi tegas untuk itu," kata Arbi kpada Sindonews, Jumat (13/9/2013) malam.
Dia menilai, kondisi yang seperti itu bisa merusak kedaulatan demokrasi di Indonesia. "Pejabat negara yang ikut konvensi cuti apa? Sedangkan konvensi menggunakan waktu yang seharusnya, untuk bekerja di lembaga negara yang dipimpinnya," ungkapnya.
Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat, Saan Mustopa tak mempersoalkan pejabat negara yang ikut konvensi semi terbuka penjaringan calon presiden (capres) dari partainya tak mengundurkan diri.
Namun kata dia, jika publik memiliki pandangan lain terhadap dua tugas yang harus mereka jalankan, maka pejabat negara harus bisa memenuhi keinginan publik andai diminta mundur dari jabatannya.
Klik di sini untuk berita selengkapnya.
(stb)