Lembaga survei untuk Konvensi Demokrat akan diaudit
Kamis, 12 September 2013 - 14:47 WIB
Lembaga survei untuk Konvensi Demokrat akan diaudit
A
A
A
Sindonews.com - Bila pemenang konvensi calon presiden (Capres) Partai Demokrat ditentukan oleh hasil lembaga survei, tentunya lembaga survei tersebut harus independen. Untuk memastikannya, maka lembaga survei tersebut perlu diaudit terlebih dahulu.
Anggota Komite Konvensi Soegeng Sarjadi mengatakan, lembaga survei yang ditunjuk harus diaudit untuk memastikan bahwa hasil konvensi benar-benar murni pilihan rakyat.
"Kita sudah usul harus ada badan audit lembaga survei," kata Soegeng di Wisma Kodel, Jakarta Selatan, Kamis (12/9/2013).
Dia menegaskan, lembaga survei yang ditunjuk oleh Komite Konvensi harus benar-benar netral atau tidak memihak kepada salah satu peserta konvensi. Menurutnya, lembaga survei harus transparan termasuk soal pendanaan.
Lebih jauh, dia menjelaskan, Partai Demokrat dan Komite Konvensi sama-sama mengusulkan lembaga survei mana yang akan digunakan dalam konvensi. Soegeng menegaskan, komite akan melakukan interview terlebih dahulu.
"Kita tetap interview, saya bahkan menanyakan soal duit (dana) itu," imbuhnya.
Mengenai komposisi lembaga yang jadi tim audit, dia mengusulkan beberapa nama dari berbagai lembaga yakni Peneliti Centre for Strategic and Internasional Studies (CSIS) J Kristiadi, Thamrin Amal Tamagola, Sosiolog Universitas Indonesia (UI), pakar Psikologi Politik UI Hamdi Muluk, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Direktur Eksekutif Soegeng Sarjadi School of Government (SSSG) Fadjroel Rachman.
"Saya mengusulkan, J Kristiadi, Pak Thamrin, Pak Hamdi Muluk, orang LIPI, UI dan Fadjroel," pungkasnya.
Anggota Komite Konvensi Soegeng Sarjadi mengatakan, lembaga survei yang ditunjuk harus diaudit untuk memastikan bahwa hasil konvensi benar-benar murni pilihan rakyat.
"Kita sudah usul harus ada badan audit lembaga survei," kata Soegeng di Wisma Kodel, Jakarta Selatan, Kamis (12/9/2013).
Dia menegaskan, lembaga survei yang ditunjuk oleh Komite Konvensi harus benar-benar netral atau tidak memihak kepada salah satu peserta konvensi. Menurutnya, lembaga survei harus transparan termasuk soal pendanaan.
Lebih jauh, dia menjelaskan, Partai Demokrat dan Komite Konvensi sama-sama mengusulkan lembaga survei mana yang akan digunakan dalam konvensi. Soegeng menegaskan, komite akan melakukan interview terlebih dahulu.
"Kita tetap interview, saya bahkan menanyakan soal duit (dana) itu," imbuhnya.
Mengenai komposisi lembaga yang jadi tim audit, dia mengusulkan beberapa nama dari berbagai lembaga yakni Peneliti Centre for Strategic and Internasional Studies (CSIS) J Kristiadi, Thamrin Amal Tamagola, Sosiolog Universitas Indonesia (UI), pakar Psikologi Politik UI Hamdi Muluk, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Direktur Eksekutif Soegeng Sarjadi School of Government (SSSG) Fadjroel Rachman.
"Saya mengusulkan, J Kristiadi, Pak Thamrin, Pak Hamdi Muluk, orang LIPI, UI dan Fadjroel," pungkasnya.
(kri)
