Manuver Kompolnas soal calon Kapolri tak etis
A
A
A
Sindonews.com - Indonesian Police Watch (IPW) menilai, manuver politik yang dilakukan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sangat tidak etis dan bisa dinilai sebagai upaya untuk mendukung dan menggolkan calon tertentu dalam posisi bakal calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri).
Hal itu dikatakan Ketua IPW Neta S Pane. Menurutnya, Kompolnas harus meminta maaf, terutama terhadap Kapolri Timur Pradopo yang sudah terzalimi akibat adanya isu pergantian Kapolri yang digulirkan Kompolnas.
"Padahal sejauh ini belum terlihat ada tanda-tanda dari Presiden (Susilo Bambang Yudhoyono-SBY) akan mengganti Kapolri Timur Pradopo, sementara masa pensiun Timur sendiri baru jatuh tempo pada Januari 2014," kata Neta lewat rilisnya kepada Sindonews, Senin (9/9/2013).
Untuk itu IPW berharap, kompolnas menghentikan manuver politiknya sampai kemudian ada surat dari Presiden SBY ke Polri yang meminta diprosesnya pergantian Kapolri.
"Jika manuver politik Kompolnas ini dibiarkan, akan terjadi tarik menarik di internal Polri. Akibatnya Polri tidak solid akibat intervensi pihak luar," pungkasnya.
Hal itu dikatakan Ketua IPW Neta S Pane. Menurutnya, Kompolnas harus meminta maaf, terutama terhadap Kapolri Timur Pradopo yang sudah terzalimi akibat adanya isu pergantian Kapolri yang digulirkan Kompolnas.
"Padahal sejauh ini belum terlihat ada tanda-tanda dari Presiden (Susilo Bambang Yudhoyono-SBY) akan mengganti Kapolri Timur Pradopo, sementara masa pensiun Timur sendiri baru jatuh tempo pada Januari 2014," kata Neta lewat rilisnya kepada Sindonews, Senin (9/9/2013).
Untuk itu IPW berharap, kompolnas menghentikan manuver politiknya sampai kemudian ada surat dari Presiden SBY ke Polri yang meminta diprosesnya pergantian Kapolri.
"Jika manuver politik Kompolnas ini dibiarkan, akan terjadi tarik menarik di internal Polri. Akibatnya Polri tidak solid akibat intervensi pihak luar," pungkasnya.
(maf)