Sosiolog: Miss World harus memiliki nilai ke-Indonesiaan
Minggu, 08 September 2013 - 10:39 WIB
Sosiolog: Miss World harus memiliki nilai ke-Indonesiaan
A
A
A
Sindonews.com - Sosiolog dari Universitas Indonesia (UI) Ida Ruwaida menuturkan, pemilihan Bali sebagai tempat penyelenggaraan Miss World 2013 sudah tepat. Mengingat masyarakat Bali lebih fleksibel menerima penyelenggaraan kontes tersebut.
Hal itu terlihat dari adanya sejumlah turis yang berjemur di pantai dengan menggunakan pakaian minim. Melihat kondisi tersebut tidak ada masyarakat Bali yang protes karena memang disitulah turis dapat melakukan hal demikian.
"Tanpa adanya Miss World pun masyarakat Bali sudah terbiasa melihat situasi demikian. Mereka lebih fleksibel dan cair menerima kondisi itu. Masyarakat di Bali tentunya lebih terbuka (pola pikirnya) sehingga tidak mempermasalahkan penyelenggaraan tersebut," kata Ida, Jakarta, Minggu (08/09/2013).
Menurutnya, sebelum penyelenggaraan pun Bali sudah menjadi ikon dunia. Sehingga alasan penyelenggara menggelar kontes itu di Bali tentunya sudah dipertimbangkan secara matang. Dia menambahkan, sah-sah saja kontes itu digelar di Indonesia asalkan tidak serta merta melupakan identitas ke-Indonesiaan.
Jika alasannya adalah untuk mempromosikan Indonesia di mata dunia maka yang perlu dijunjung tinggi adalah nilai ke-Indonesiaannya. "Misalnya pada malam final peserta mengenakan pakaian nasional Indonesia. Identitas itu harus ada dan ini posisi tawar yang harus diusahakan," imbaunya.
Kontes itu, sambung dia, tetap harus diselenggarakan karena menyangkut dengan nama baik Indonesia. "Jadi bukan pada tataran moralitas. Kita bisa melihatnya dari konteks yang berbeda. Indonesia menjadi tuan rumah, sudah tentu kita punya posisi tawar lebih," tukasnya.
Dia mengingatkan, yang penting untuk diingat adalah saat penyelenggaraan nanti ada sesi tertentu yang tidak disiarkan secara langsung. Misalnya, tahapan yang dianggap "tidak sesuai" dengan adat ketimuran. "Boleh (diselenggarakan) asalkan tetap pada kontrol," tegasnya.
Lebih lanjut dijelaskan bahwa Indonesia adalah bagian dari masyarakat global. Ketika Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan Miss Wolrd maka yang juga perlu diperhatikan adalah karakteristik masyarakatnya. Sehingga seharusnya protes atas penyelenggaraan tersebut dapat diantisipasi.
"Kalaupun protes sekarang ya enggak fair dong. Karena kita sudah ditunjuk sebagai tuan rumah. Namun, seharusnya lebih diperhatikan konsekuensi dari penyelenggaraan tersebut sejak awal," tukasnya.
Dia juga menegaskan, penyelenggaraan itu sudah seizin negara. Sehingga kelompok tertentu yang tidak setuju dengan penyelenggaraan tersebut tidak dapat membatalkan acara. "Kalau hanya menyalurkan aspirasi masih bisa, tapi kalau membatalkan ya tidak bisa. Karena penyelenggara sudah memiliki izin dari negara. Ini event internasional loh, tentu izinnya juga melalui negara," katanya.
Sementara itu, terkait komentar Menteri Agama Surya Dharma Ali, Ida menilai kurang tepat. Karena, tidak mungkin penyelenggara menggelar event besar tanpa izin negara. "Jadi siapa yang memberi izin? Tentunya negara loh," tutupnya.
Hal itu terlihat dari adanya sejumlah turis yang berjemur di pantai dengan menggunakan pakaian minim. Melihat kondisi tersebut tidak ada masyarakat Bali yang protes karena memang disitulah turis dapat melakukan hal demikian.
"Tanpa adanya Miss World pun masyarakat Bali sudah terbiasa melihat situasi demikian. Mereka lebih fleksibel dan cair menerima kondisi itu. Masyarakat di Bali tentunya lebih terbuka (pola pikirnya) sehingga tidak mempermasalahkan penyelenggaraan tersebut," kata Ida, Jakarta, Minggu (08/09/2013).
Menurutnya, sebelum penyelenggaraan pun Bali sudah menjadi ikon dunia. Sehingga alasan penyelenggara menggelar kontes itu di Bali tentunya sudah dipertimbangkan secara matang. Dia menambahkan, sah-sah saja kontes itu digelar di Indonesia asalkan tidak serta merta melupakan identitas ke-Indonesiaan.
Jika alasannya adalah untuk mempromosikan Indonesia di mata dunia maka yang perlu dijunjung tinggi adalah nilai ke-Indonesiaannya. "Misalnya pada malam final peserta mengenakan pakaian nasional Indonesia. Identitas itu harus ada dan ini posisi tawar yang harus diusahakan," imbaunya.
Kontes itu, sambung dia, tetap harus diselenggarakan karena menyangkut dengan nama baik Indonesia. "Jadi bukan pada tataran moralitas. Kita bisa melihatnya dari konteks yang berbeda. Indonesia menjadi tuan rumah, sudah tentu kita punya posisi tawar lebih," tukasnya.
Dia mengingatkan, yang penting untuk diingat adalah saat penyelenggaraan nanti ada sesi tertentu yang tidak disiarkan secara langsung. Misalnya, tahapan yang dianggap "tidak sesuai" dengan adat ketimuran. "Boleh (diselenggarakan) asalkan tetap pada kontrol," tegasnya.
Lebih lanjut dijelaskan bahwa Indonesia adalah bagian dari masyarakat global. Ketika Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan Miss Wolrd maka yang juga perlu diperhatikan adalah karakteristik masyarakatnya. Sehingga seharusnya protes atas penyelenggaraan tersebut dapat diantisipasi.
"Kalaupun protes sekarang ya enggak fair dong. Karena kita sudah ditunjuk sebagai tuan rumah. Namun, seharusnya lebih diperhatikan konsekuensi dari penyelenggaraan tersebut sejak awal," tukasnya.
Dia juga menegaskan, penyelenggaraan itu sudah seizin negara. Sehingga kelompok tertentu yang tidak setuju dengan penyelenggaraan tersebut tidak dapat membatalkan acara. "Kalau hanya menyalurkan aspirasi masih bisa, tapi kalau membatalkan ya tidak bisa. Karena penyelenggara sudah memiliki izin dari negara. Ini event internasional loh, tentu izinnya juga melalui negara," katanya.
Sementara itu, terkait komentar Menteri Agama Surya Dharma Ali, Ida menilai kurang tepat. Karena, tidak mungkin penyelenggara menggelar event besar tanpa izin negara. "Jadi siapa yang memberi izin? Tentunya negara loh," tutupnya.
(kur)
