Kebijakan DPR RI tak berpihak pada rakyat kecil

Sindonews.com - Kebijakan atau undang-undang yang dibuat oleh DPR belum sesuai dengan sebagian besar keinginan masyarakat. Kinerja anggota DPR juga bertentangan dengan janjinya saat kampanye Pemilu 2009.

Oleh karena itu, undang-undang yang dihasilkan justru lebih menguntungkan segelintir orang. Hal tersebut merupakan salah satu kesimpulan dari hasil survei yang dilakukan Indonesia Network Election Survey (INES), yang diumumkan pada hari ini.

"Sebagai contoh sampai hari ini banyak undang-undang yang dihasilkan lebih pro asing, seperti kenaikan harga BBM, tidak diketoknya Undang-Undang Keperawatan," ujar Direktur Eksekutif INES Irwan Suhanto di Gallery Cafe, Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (5/9/2013).

Sebab, kata dia, dalam temuan survei INES sebanyak 75,7 persen masyarakat mengatakan bahwa kebijakan DPR RI tidak berpihak pada rakyat kecil.

pengumpulan data dalam survei dilakukan dengan cara metode tatap muka langsung, dengan menggunakan kuisioner sebagai instrumen pengumpulan informasi. Sementara pertanyaan dalam survei ini menggunakan kombinasi pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup.

Sampling frame dalam survei ini, ujar dia, adalah warga negara Indonesia yang sudah mempunyai hak pilih pada saat Pemilu 2014.

Sampel yang diambil adalah 8.280 responden di 33 provinsi, 390 kabupaten, 92 kotamadya, meliputi 600 desa dan 425 kelurahan dengan margin of error sekitar 1,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Sedangkan, penarikan sampel dalam survei ini menggunakan metode stratified random sampling. Sampel diambil secara random atas dasar provinsi, proporsi desa-kota, penghasilan dan jenis kelamin. Stratifikasi diperlukan agar heterogenitas dari populasi masyarakat Indonesia dapat tercermin dalam sampel.