Selesaikan kasus HAM 65, pemerintah diminta buat pengakuan
Kamis, 05 September 2013 - 14:52 WIB
Selesaikan kasus HAM 65, pemerintah diminta buat pengakuan
A
A
A
Sindonews.com - Untuk menyelesaikan persoalan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) 1965 negara disarankan untuk membuat pengakuan bahwa Indonesia pernah mempunyai sejarah kelam.
Putri Sulung Almarhum KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Alissa Wahid mengatakan, jika sudah ada kesadaran bersama atas peristiwa tersebut, maka langkah selanjutnya menentukan sikap untuk menyelesaikannya.
"Harus ada pengakuan, sebagai bangsa harus mengakui kita punya persoalan, itu aja sampe sekarang belum. Kalau ada kesadaran bersama langkah berikutnya menentukan mau dibawa kemana, supaya luka-luka bangsa ini berkurang, baru bisa rekonsiliasi," kata Alissa dalam pemutaran film dokumenter karya Robert Lemelson di Kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhary, Jakarta, Kamis, (5/9/2013).
Alissa melihat belum ada upaya serius dari pihak pemerintah untuk menyelesaikan tragedi kemanusiaan pada tahun 1965 tersebut. Bahkan, pemerintah terkesan menghindari.
"Oh bukan cuma keseriusan, menurut saya ini sesuatu yang dihindari oleh pemerintah, kalau dibuka menimbulkan masalah, lah gimana kalau kayak gitu mau rekonsiliasi," kata Alissa.
Untuk menyelsaikan kasus ini, kata Koordinstor Gusdurian ini, pemerintah harus menutup kasus ini dengan rekonsiliasi. Jika tidak maka kebencian terhadap kaum komunis akan tetap tertanam dalam benak generasi selanjutnya.
"Semuanya dibuka tanpa itu walaupun korban sudah tidak ada, tapi kebencian masih ada, stigmanya masih ada. Misalnya jangan sampai komunis disini subur ya udah kalau gitu kuatkan yang non komunis. Kontestasi yang normal antar ideologi," pungkasnya.
Putri Sulung Almarhum KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Alissa Wahid mengatakan, jika sudah ada kesadaran bersama atas peristiwa tersebut, maka langkah selanjutnya menentukan sikap untuk menyelesaikannya.
"Harus ada pengakuan, sebagai bangsa harus mengakui kita punya persoalan, itu aja sampe sekarang belum. Kalau ada kesadaran bersama langkah berikutnya menentukan mau dibawa kemana, supaya luka-luka bangsa ini berkurang, baru bisa rekonsiliasi," kata Alissa dalam pemutaran film dokumenter karya Robert Lemelson di Kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhary, Jakarta, Kamis, (5/9/2013).
Alissa melihat belum ada upaya serius dari pihak pemerintah untuk menyelesaikan tragedi kemanusiaan pada tahun 1965 tersebut. Bahkan, pemerintah terkesan menghindari.
"Oh bukan cuma keseriusan, menurut saya ini sesuatu yang dihindari oleh pemerintah, kalau dibuka menimbulkan masalah, lah gimana kalau kayak gitu mau rekonsiliasi," kata Alissa.
Untuk menyelsaikan kasus ini, kata Koordinstor Gusdurian ini, pemerintah harus menutup kasus ini dengan rekonsiliasi. Jika tidak maka kebencian terhadap kaum komunis akan tetap tertanam dalam benak generasi selanjutnya.
"Semuanya dibuka tanpa itu walaupun korban sudah tidak ada, tapi kebencian masih ada, stigmanya masih ada. Misalnya jangan sampai komunis disini subur ya udah kalau gitu kuatkan yang non komunis. Kontestasi yang normal antar ideologi," pungkasnya.
(kri)
