DPR siap awasi ketat proses penerimaan CPNS
Senin, 02 September 2013 - 05:19 WIB
DPR siap awasi ketat proses penerimaan CPNS
A
A
A
Sindonews.com - Komisi II DPR RI akan mengawasi secara ketat proses penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang dibuka pemerintah pada tahun ini.
Menurut anggota Komisi II dari Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Miryam S Haryani, pendaftaran 65 ribu CPNS yang sudah dibuka pemerintah itu harus mendapatkan pengawasan.
"Karena sekarang sudah dibuka, Komisi II akan mengawasi ketat, dan memberi "warning" ke pemerintah untuk tidak main-main terhadap nasib orang (CPNS)," kata Miryam melalui pesan singkat kepada wartawan, Minggu (1/9/2013).
Meski sebagian besar pendaftaran CPNS dilakukan secara online, namun ia tak menampik masih rentannya kecurangan dalam perekrutan.
"Sistem komputerisasi yang mengerjakan adalah manusia juga, intinya, kita beri ketegasan ke pemerintah, jangan dibuka dulu pendaftaran CPNS sebelum K2 (kategori 2) honorer selesai," tegasnya.
Lanjut dia, jika nantinya ditemukan kecurangan dalam proses penerimaan CPNS maka Komisi II akan memanggil Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpa RB), Azwar Abubakar untuk menjelaskan masalah tersebut.
"Iya, kita sudah jadwalkan panggil MenPAN, kalau ditemukan kegagalan, MenPAN nya suruh mundur saja, ngurus tenaga honorer K2 saja sampai sekarang belum selesai," tuntasnya.
Sebelumnya, Miryam menyesalkan sikap pemerintah yang membuka lowongan 65 ribu CPNS di tahun ini.
Menurutnya, pemerintah melalui Kemenpan RB seharusnya bisa menyelesaikan persoalan tenaga honorer kategori 2 (K2) sebelum membuka seleksi.
Ia juga menyayangkan proses ujian seleksi yang diseragamkan antara CPNS umum dengan tenaga honorer K2 pada penerimaan kali ini.
Menurut anggota Komisi II dari Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Miryam S Haryani, pendaftaran 65 ribu CPNS yang sudah dibuka pemerintah itu harus mendapatkan pengawasan.
"Karena sekarang sudah dibuka, Komisi II akan mengawasi ketat, dan memberi "warning" ke pemerintah untuk tidak main-main terhadap nasib orang (CPNS)," kata Miryam melalui pesan singkat kepada wartawan, Minggu (1/9/2013).
Meski sebagian besar pendaftaran CPNS dilakukan secara online, namun ia tak menampik masih rentannya kecurangan dalam perekrutan.
"Sistem komputerisasi yang mengerjakan adalah manusia juga, intinya, kita beri ketegasan ke pemerintah, jangan dibuka dulu pendaftaran CPNS sebelum K2 (kategori 2) honorer selesai," tegasnya.
Lanjut dia, jika nantinya ditemukan kecurangan dalam proses penerimaan CPNS maka Komisi II akan memanggil Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpa RB), Azwar Abubakar untuk menjelaskan masalah tersebut.
"Iya, kita sudah jadwalkan panggil MenPAN, kalau ditemukan kegagalan, MenPAN nya suruh mundur saja, ngurus tenaga honorer K2 saja sampai sekarang belum selesai," tuntasnya.
Sebelumnya, Miryam menyesalkan sikap pemerintah yang membuka lowongan 65 ribu CPNS di tahun ini.
Menurutnya, pemerintah melalui Kemenpan RB seharusnya bisa menyelesaikan persoalan tenaga honorer kategori 2 (K2) sebelum membuka seleksi.
Ia juga menyayangkan proses ujian seleksi yang diseragamkan antara CPNS umum dengan tenaga honorer K2 pada penerimaan kali ini.
(lns)
