Tiga alasan rekrutmen CPNS rawan penyelewengan
Minggu, 01 September 2013 - 15:43 WIB
Tiga alasan rekrutmen CPNS rawan penyelewengan
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah membuka 65 ribu lowongan calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk tahun 2013, hal ini dinilai masih rawan penyelewengan yang dilakukan oknum tertentu untuk meraih keuntungan.
Konsorsium Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemantau Seleksi CPNS (KLPC) menilai, ada tiga alasan penyebab rekrutmen CPNS selama ini rawan penyelewengan.
Pertama menurut mereka, di beberapa daerah rekrutmen CPNS menjadi ajang bagi kepala daerah yang menang pilkada untuk membalas budi kepada tim sukses pendukungnya.
"Begitu juga dengan politikus lokal maupun nasional, seringkali menitipkan kerabatnya agar dibantu dalam proses rekrutmen," kata anggota KLPC Siti Juliantari dalam konferensi persnya di Kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Kalibata Timur, Jakarta Selatan, Minggu (1/9/2013).
Kedua, kata mereka, rekrutmen CPNS sering dijadikan sumber dana ilegal melalui praktek suap, pemerasan maupun pungli.
"Praktek ini sulit ditindak, karena pihak yang menyuap dan menerima suap sama-sama diuntungkan. Modus ini dapat ditemukan jika tertangkap tangan, atau pengakuan salah satu pihak," terangnya.
Faktor terakhir perekrutan CPNS rawan penyelewengan, adalah lantaran animo masyarakat menjadi PNS yang tinggi sementara formasi yang tersedia masih terbatas.
"Berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, jumlah pelamar CPNS bahkan mencapai 15 kali lipat dari formasi yang tersedia. Kami meminta masyarakat untuk ikut memantau dan menghubungi kami, jika diketemukan adanya kecurangan dalam penerimaan CPNS," pungkasnya.
Konsorsium Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemantau Seleksi CPNS (KLPC) menilai, ada tiga alasan penyebab rekrutmen CPNS selama ini rawan penyelewengan.
Pertama menurut mereka, di beberapa daerah rekrutmen CPNS menjadi ajang bagi kepala daerah yang menang pilkada untuk membalas budi kepada tim sukses pendukungnya.
"Begitu juga dengan politikus lokal maupun nasional, seringkali menitipkan kerabatnya agar dibantu dalam proses rekrutmen," kata anggota KLPC Siti Juliantari dalam konferensi persnya di Kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Kalibata Timur, Jakarta Selatan, Minggu (1/9/2013).
Kedua, kata mereka, rekrutmen CPNS sering dijadikan sumber dana ilegal melalui praktek suap, pemerasan maupun pungli.
"Praktek ini sulit ditindak, karena pihak yang menyuap dan menerima suap sama-sama diuntungkan. Modus ini dapat ditemukan jika tertangkap tangan, atau pengakuan salah satu pihak," terangnya.
Faktor terakhir perekrutan CPNS rawan penyelewengan, adalah lantaran animo masyarakat menjadi PNS yang tinggi sementara formasi yang tersedia masih terbatas.
"Berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, jumlah pelamar CPNS bahkan mencapai 15 kali lipat dari formasi yang tersedia. Kami meminta masyarakat untuk ikut memantau dan menghubungi kami, jika diketemukan adanya kecurangan dalam penerimaan CPNS," pungkasnya.
(stb)
