Marzuki klaim Konvensi Demokrat putus oligarki
Sabtu, 31 Agustus 2013 - 12:25 WIB
Marzuki klaim Konvensi Demokrat putus oligarki
A
A
A
Sindonews.com - Upaya Partai Demokrat yang akan melangsungkan konvensi penjaringan bakal calon presiden (Capres) 2014, dimaksudkan untuk memutus sistem oligarki dalam kepartaian yang biasanya dikuasai ketua umum partai politik.
Menurut Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) Marzuki Alie, konvensi dilakukan untuk membungkam suara masyarakat terhadap Partai Demokrat yang dipersepsikan masih kuat nuansa sistem oligarki-nya.
"Kita tidak ingin lagi ada suara-suara oligarki (sistem) dari masyarakat," kata Marzuki, di Cikini, Jakarta, Sabtu (31/8/2013).
Marzuki mengatakan, banyak anggapan dari masyarakat terkait niat Demokrat untuk "mengkonvensikan" Capres 2014 hanya pura-pura belaka. Informasi yang beredar, Demokrat melalui Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah "mengantongi" calon pilihannya.
"Kita harus respon suara-suara masyarakat," ujarnya.
Berbeda dengan Marzuki, Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro berkata lain. Sistem oligarki politik di partai berlambang bintang bintang segitiga itu tetap ada.
Siti mengatakan, kuasa penuh ketua umum partai masih mendominasi dalam menentukan bakal calon presiden di Konvensi Demokrat. "Transparasi (peserta konvensi) itu isu yang paling krusial. Ke depan itu menjadi penting untuk semua partai untuk memutus kekuatan oligarki partai," paparnya.
Komite Konvensi Demokrat akhirnya memutuskan 11 nama yang lolos sebagai peserta konvensi. Dari semua peserta yang lolos , Komite baru membolehkan peserta melakukan sosialisasi program setelah tanggal 15 Agustus mendatang.
Inilah nama-nama yang lolos sebagai peserta konvensi, Dino Patti Djalal (Dubes Indonesia untuk Amerika Serikat), Anies Baswedan (Rektor Universitas Paramadina), Endriartono Sutarto (Mantan Panglima TNI), Hayono Isman (Dewan Pembina Demokrat), Irman Gusman (Ketua DPD), Gita Wirjawan (Menteri Perdagangan), Pramono Edi Wibowo (mantan Kasad), Sinyo Sarundajang (Gubernur Sulawesi Utara), Ali Masykur Musa (Wakil Kepala BPK), Dahlan Iskan (Menteri BUMN) serta Marzuki Alie (Ketua DPR RI).
Menurut Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) Marzuki Alie, konvensi dilakukan untuk membungkam suara masyarakat terhadap Partai Demokrat yang dipersepsikan masih kuat nuansa sistem oligarki-nya.
"Kita tidak ingin lagi ada suara-suara oligarki (sistem) dari masyarakat," kata Marzuki, di Cikini, Jakarta, Sabtu (31/8/2013).
Marzuki mengatakan, banyak anggapan dari masyarakat terkait niat Demokrat untuk "mengkonvensikan" Capres 2014 hanya pura-pura belaka. Informasi yang beredar, Demokrat melalui Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah "mengantongi" calon pilihannya.
"Kita harus respon suara-suara masyarakat," ujarnya.
Berbeda dengan Marzuki, Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro berkata lain. Sistem oligarki politik di partai berlambang bintang bintang segitiga itu tetap ada.
Siti mengatakan, kuasa penuh ketua umum partai masih mendominasi dalam menentukan bakal calon presiden di Konvensi Demokrat. "Transparasi (peserta konvensi) itu isu yang paling krusial. Ke depan itu menjadi penting untuk semua partai untuk memutus kekuatan oligarki partai," paparnya.
Komite Konvensi Demokrat akhirnya memutuskan 11 nama yang lolos sebagai peserta konvensi. Dari semua peserta yang lolos , Komite baru membolehkan peserta melakukan sosialisasi program setelah tanggal 15 Agustus mendatang.
Inilah nama-nama yang lolos sebagai peserta konvensi, Dino Patti Djalal (Dubes Indonesia untuk Amerika Serikat), Anies Baswedan (Rektor Universitas Paramadina), Endriartono Sutarto (Mantan Panglima TNI), Hayono Isman (Dewan Pembina Demokrat), Irman Gusman (Ketua DPD), Gita Wirjawan (Menteri Perdagangan), Pramono Edi Wibowo (mantan Kasad), Sinyo Sarundajang (Gubernur Sulawesi Utara), Ali Masykur Musa (Wakil Kepala BPK), Dahlan Iskan (Menteri BUMN) serta Marzuki Alie (Ketua DPR RI).
(kri)
