PDIP akan panggil kadernya yang disebut audit Hambalang
Selasa, 27 Agustus 2013 - 12:48 WIB
PDIP akan panggil kadernya yang disebut audit Hambalang
A
A
A
Sindonews.com - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan memanggil kadernya yang disebutkan dalam audit investigasi Hambalang jilid II oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Pemanggilan ini, kata Sekretaris Fraksi PDIP Bambang Wuryanto dilakukan untuk meminta klarifikasi dari nama-nama yang disebutkan.
"Tentu saja kita akan mendiskusikan, kalau ada anggota kami yang terlibat pasti kami akan klarifikasi. Itu mekanisme normal saja, siapapun kalau diminta klarifikasi oleh fraksi ya wajib," kata Bambang di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (27/8/2013).
Namun Bambang menegaskan sebelum meminta klarifikasi mereka akan menunggu terlebih dahulu laporan resmi dari BPK terkait proyek senilai Rp2,5 triliun itu.
"Kita minta laporan BPK, baru fraksi mengevaluasi laporan tersebut, kemudian nanti dibicarakan apa saja yang akan kita evaluasi," tegasnya.
‪Diketahui, ada 15 inisial anggota DPR yang disebut BPK terkait dengan dugaan penyimpangan dalam persetujuan anggaran Hambalang.
Mereka yang diduga masuk dari 15 nama berdasarkan kedekatan inisial adalah, MNS (Mahyuddin NS, Partai Demokrat), RCA (Rully Chairul Azwar, Partai Golkar), HA (Hery Akhmadi, PDIP), AHN (Abdul Hakam Naja, PAN), APPS (Angelina Patrisia Pingkan Sondakh, Partai Demokrat), WK (I Wayan Koster, PDIP), KM (Kahar Muzakir, Partai Golkar), dan JA (Juhaini Alie, Partai Demokrat).
Berikutnya, UA (Utut Adianto, PDIP), AZ (Akbar Zulfakar, PKS), EHP (Eko Hendro Purnomo, PAN), MY (Machmud Yunus, PPP), MHD (Muhammad Hanif Dhakiri, PKB), HLS (Herry Lontung Siregar, Partai Hanura), MI (Mardiana Idraswari, PAN).
Serta nama Kepala Bagian Set Komisi X DPR RI yang berinisial AGS (Agus Salim) yang turut bersama-sama karena acap kali tidak menyusun risalah Rapat Dengar Pendapat (RDP). Khususnya Risalah RDP Desember 2010 antara Pimpinan, Kapoksi, dan Pokja Anggaran dari Komisi DPR RI dengan pejabat Eselon I Kemenpora.
Pemanggilan ini, kata Sekretaris Fraksi PDIP Bambang Wuryanto dilakukan untuk meminta klarifikasi dari nama-nama yang disebutkan.
"Tentu saja kita akan mendiskusikan, kalau ada anggota kami yang terlibat pasti kami akan klarifikasi. Itu mekanisme normal saja, siapapun kalau diminta klarifikasi oleh fraksi ya wajib," kata Bambang di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (27/8/2013).
Namun Bambang menegaskan sebelum meminta klarifikasi mereka akan menunggu terlebih dahulu laporan resmi dari BPK terkait proyek senilai Rp2,5 triliun itu.
"Kita minta laporan BPK, baru fraksi mengevaluasi laporan tersebut, kemudian nanti dibicarakan apa saja yang akan kita evaluasi," tegasnya.
‪Diketahui, ada 15 inisial anggota DPR yang disebut BPK terkait dengan dugaan penyimpangan dalam persetujuan anggaran Hambalang.
Mereka yang diduga masuk dari 15 nama berdasarkan kedekatan inisial adalah, MNS (Mahyuddin NS, Partai Demokrat), RCA (Rully Chairul Azwar, Partai Golkar), HA (Hery Akhmadi, PDIP), AHN (Abdul Hakam Naja, PAN), APPS (Angelina Patrisia Pingkan Sondakh, Partai Demokrat), WK (I Wayan Koster, PDIP), KM (Kahar Muzakir, Partai Golkar), dan JA (Juhaini Alie, Partai Demokrat).
Berikutnya, UA (Utut Adianto, PDIP), AZ (Akbar Zulfakar, PKS), EHP (Eko Hendro Purnomo, PAN), MY (Machmud Yunus, PPP), MHD (Muhammad Hanif Dhakiri, PKB), HLS (Herry Lontung Siregar, Partai Hanura), MI (Mardiana Idraswari, PAN).
Serta nama Kepala Bagian Set Komisi X DPR RI yang berinisial AGS (Agus Salim) yang turut bersama-sama karena acap kali tidak menyusun risalah Rapat Dengar Pendapat (RDP). Khususnya Risalah RDP Desember 2010 antara Pimpinan, Kapoksi, dan Pokja Anggaran dari Komisi DPR RI dengan pejabat Eselon I Kemenpora.
(lal)
