Politikus Golkar: Proyek Hambalang tanggung jawab rame-rame
Sabtu, 24 Agustus 2013 - 10:39 WIB
Politikus Golkar: Proyek Hambalang tanggung jawab rame-rame
A
A
A
Sindonews.com - Anggota Komisi X DPR Rully Chairul Azwar berjanji akan membeberkan terkait penyebutan namanya di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Invesitagtif Tahap II (LHP II) atas proyek pembangunan sport center di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Nanti saya jelaskan," kata Rully usai diperiksa penyidik KPK sebagai saksi tersangka M Rusli Zainal soal suap PON Riau, di depan Jln HR Rasuna Said, Jakarta, Jumat, 23 Agustus 2013
Namun, secara singkat politikus Partai Golkar ini menegaskan, persoalan proyek di Hambalang tidak bisa dibebankan kepada dirinya seorang selaku anggota komisi di DPR yang membidangi masalah kepemudaan dan olahraga. "Itu kan tanggung jawab rame-rame," tukasnya.
Lebih lanjut soal insialnya tercantum itu, saat ini persepsinya bisa berbeda-beda. Dia berkilah yang namanya DPR bukanlah birokrat. Surat pengantar dan notulen rapat soal Hambalang bukan otorisasi.
"Speaker yang namanya pimpinan komisi. Jadi apapun yang disampaikan sudah ada proses optimalisasi di Banggar. Tapi itu selalu disetujui oleh raker komisi dan yang mempunyai kewenangan adalah raker komisi," bebernya.
Dia mengklaim anggaran Hambalang tidaklah ada peningkatan saat dibahas di Komisi X DPR. Alasannya, semua peningkatan anggaran tentu ada di Banggar dan bukan di komisi. Tapi, pengajuan dari pemerintah sajalah yang dibahas di komisi.
"Itu dapatnya berapa, itu namanya optimalisasi. Dan itu pasti dibalikin lagi ke komisi. Kalau enggak, enggak mungkin jadi pagu definitif anggaran. Itu yang saya bilang persepsi kita dengan BPK pasti beda," tandasnya.
Dari dokumen LHP II BPK soal Hambalang, tertuang ada 15 inisial politikus Senayan yang terindikasi memiliki keterlibatan dalam proyek yang bernama lengkap Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).
Berikut inisial 15 inisial pihak yang disebut dalam laporan BPK tersebut, MNS, RCA, HA, AA, APPS, WK, KM, JA, UA, AZ, EHP, MY, MHD, HLS, dan MI.
Dari penelusuran, inisial-inisial itu memiliki kemiripan pada beberapa nama berikut, tetapi masih perlu penelusuran lebih lanjut mengenai keakuratan atas kemiripan itu. MNS (politikus Partai Demokrat Mahyuddin NS), RCA (politikus Partai Golkar Rully Chairul Azwar), HA (politikus PDIP Hery Akhmadi), AA (Politikus PAN Asman Abnur, PAN), APPS (politikus Partai Golkar Angelina Patria Pingkan Sondakh), WK (politikus PDIP I Wayan Koster), KM (politikus Partai Golkar Kahar Muzakir), JA (politikus Partai Demokrat Juhaini Alie).
Inisial berikutnya adalah, UA (politikus PDIP Utut Adianto), AZ (politikus PKS Akbar Zulfakar), EHP (politikus PAN Eko Hendro Purnomo), MY (politikus PPP Machmud Yunus), MHD (politikus PKB Muhammad Hanif Dhakiri), HLS (politikus Partai Hanura Herry Lontung), dan MI (politikus PAN Mardiana Idraswari).
Diketahui, sebelumnya Rully merupakan wakil ketua Komisi X DPR saat proyek Hambalang digulirkan. Dikonfirmasi bagaimana jika penyidik KPK menindaklanjuti temuan BPK, politikus Golkar lagi-lagi menyebutkan mungkin ada perbedaan persepsi.
Lanjutnya, bisa saja BPK menganggap kalau ada surat pengantar atau ada persetujuan rincian anggaran itu yang tanda tangan yang bertangungg jawab sendiri-sendiri.
"Nanti saya jelaskan," kata Rully usai diperiksa penyidik KPK sebagai saksi tersangka M Rusli Zainal soal suap PON Riau, di depan Jln HR Rasuna Said, Jakarta, Jumat, 23 Agustus 2013
Namun, secara singkat politikus Partai Golkar ini menegaskan, persoalan proyek di Hambalang tidak bisa dibebankan kepada dirinya seorang selaku anggota komisi di DPR yang membidangi masalah kepemudaan dan olahraga. "Itu kan tanggung jawab rame-rame," tukasnya.
Lebih lanjut soal insialnya tercantum itu, saat ini persepsinya bisa berbeda-beda. Dia berkilah yang namanya DPR bukanlah birokrat. Surat pengantar dan notulen rapat soal Hambalang bukan otorisasi.
"Speaker yang namanya pimpinan komisi. Jadi apapun yang disampaikan sudah ada proses optimalisasi di Banggar. Tapi itu selalu disetujui oleh raker komisi dan yang mempunyai kewenangan adalah raker komisi," bebernya.
Dia mengklaim anggaran Hambalang tidaklah ada peningkatan saat dibahas di Komisi X DPR. Alasannya, semua peningkatan anggaran tentu ada di Banggar dan bukan di komisi. Tapi, pengajuan dari pemerintah sajalah yang dibahas di komisi.
"Itu dapatnya berapa, itu namanya optimalisasi. Dan itu pasti dibalikin lagi ke komisi. Kalau enggak, enggak mungkin jadi pagu definitif anggaran. Itu yang saya bilang persepsi kita dengan BPK pasti beda," tandasnya.
Dari dokumen LHP II BPK soal Hambalang, tertuang ada 15 inisial politikus Senayan yang terindikasi memiliki keterlibatan dalam proyek yang bernama lengkap Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).
Berikut inisial 15 inisial pihak yang disebut dalam laporan BPK tersebut, MNS, RCA, HA, AA, APPS, WK, KM, JA, UA, AZ, EHP, MY, MHD, HLS, dan MI.
Dari penelusuran, inisial-inisial itu memiliki kemiripan pada beberapa nama berikut, tetapi masih perlu penelusuran lebih lanjut mengenai keakuratan atas kemiripan itu. MNS (politikus Partai Demokrat Mahyuddin NS), RCA (politikus Partai Golkar Rully Chairul Azwar), HA (politikus PDIP Hery Akhmadi), AA (Politikus PAN Asman Abnur, PAN), APPS (politikus Partai Golkar Angelina Patria Pingkan Sondakh), WK (politikus PDIP I Wayan Koster), KM (politikus Partai Golkar Kahar Muzakir), JA (politikus Partai Demokrat Juhaini Alie).
Inisial berikutnya adalah, UA (politikus PDIP Utut Adianto), AZ (politikus PKS Akbar Zulfakar), EHP (politikus PAN Eko Hendro Purnomo), MY (politikus PPP Machmud Yunus), MHD (politikus PKB Muhammad Hanif Dhakiri), HLS (politikus Partai Hanura Herry Lontung), dan MI (politikus PAN Mardiana Idraswari).
Diketahui, sebelumnya Rully merupakan wakil ketua Komisi X DPR saat proyek Hambalang digulirkan. Dikonfirmasi bagaimana jika penyidik KPK menindaklanjuti temuan BPK, politikus Golkar lagi-lagi menyebutkan mungkin ada perbedaan persepsi.
Lanjutnya, bisa saja BPK menganggap kalau ada surat pengantar atau ada persetujuan rincian anggaran itu yang tanda tangan yang bertangungg jawab sendiri-sendiri.
(kur)
