Anggota KPU banyak diberhentikan akibat kontrol lemah
Jum'at, 23 Agustus 2013 - 09:01 WIB
Anggota KPU banyak diberhentikan akibat kontrol lemah
A
A
A
Sindonews.com - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) di daerah banyak diberhentikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara pemilu (DKPP) lantaran tidak netral.
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai, sistem kontrol dari internal KPU masih lemah, sehingga banyak anggota KPU diberhentikan oleh DKPP.
"Penilaian saya, salah satu yang berkontribusi banyaknya jajaran KPU daerah yang melanggar kode etik karena sistem kontrol atau pengawasan internal yang belum berjalan maksimal," ujar Anggraini saat dihubungi wartawan, Jumat (23/8/2013).
Anggota KPU daerah yang dinonaktifkan atau diberhentikan DKPP, kata Anggraini, merupakan hasil rekrutmen periode 2007-2012. Namun, dia tidak mau terburu-buru menyimpulkan anggota KPU yang diberhentikan karena ada kesalahan sistem dalam proses rekrutmen.
"Apakah ini berkorelasi dengan kinerja dan kompetensi KPU yang merekrutnya terdahulu, harus ada kajian yang dilakukan untuk membuktikannya," katanya.
Lebih jauh Anggraini menjelaskan, struktur KPU yang hierarkis tidak diikuti oleh pola pengawasan yang mampu mengontral dan membatasi terjadinya penyimpangan oleh jajaran di bawah.
"Relasi yang muncul hanyalah relasi teknis penyelenggaraan pemilu dan belum menyentuh persoalan integritas, komitmen, dan juga kemandirian penyelenggara," pungkasnya.
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai, sistem kontrol dari internal KPU masih lemah, sehingga banyak anggota KPU diberhentikan oleh DKPP.
"Penilaian saya, salah satu yang berkontribusi banyaknya jajaran KPU daerah yang melanggar kode etik karena sistem kontrol atau pengawasan internal yang belum berjalan maksimal," ujar Anggraini saat dihubungi wartawan, Jumat (23/8/2013).
Anggota KPU daerah yang dinonaktifkan atau diberhentikan DKPP, kata Anggraini, merupakan hasil rekrutmen periode 2007-2012. Namun, dia tidak mau terburu-buru menyimpulkan anggota KPU yang diberhentikan karena ada kesalahan sistem dalam proses rekrutmen.
"Apakah ini berkorelasi dengan kinerja dan kompetensi KPU yang merekrutnya terdahulu, harus ada kajian yang dilakukan untuk membuktikannya," katanya.
Lebih jauh Anggraini menjelaskan, struktur KPU yang hierarkis tidak diikuti oleh pola pengawasan yang mampu mengontral dan membatasi terjadinya penyimpangan oleh jajaran di bawah.
"Relasi yang muncul hanyalah relasi teknis penyelenggaraan pemilu dan belum menyentuh persoalan integritas, komitmen, dan juga kemandirian penyelenggara," pungkasnya.
(maf)
