PAN kecam rencana tes keperawanan pelajar di Sumsel
Kamis, 22 Agustus 2013 - 12:15 WIB
PAN kecam rencana tes keperawanan pelajar di Sumsel
A
A
A
Sindonews.com - Wacana kebijakan Dinas Pendidikan Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, yang berencana memasukkan tes keperawanan dalam penerimaan siswa sekolah menengah atas dan sederajat di daerah pada 2014 terus mendapat kecaman.
Wakil Sekretaris Jendral DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Wahyuni Refi mengatakan, kebijakan tersebut sangat diskriminatif, serta melecehkan martabat perempuan. Karena dapat menghalangi seorang perempuan untuk mengakses pendidikan.
“Amanat konstitusi mengatakan, semua warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas,” ujar Wahyuni Refi dalam keterangan resminya yang diterima Sindonews, Kamis (22/8/2013).
Mantan Ketua Presidium Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) ini menambahkan, masyarakat pasti berharap generasi penerus memiliki tatanan moral dan karakter yang baik.
"Namun, pemerintah seharusnya tidak masuk kedalam urusan pribadi masing-masing orang untuk memperbaikinya, tetapi menyelesaikan persoalan mendasar, terutama melemahnya identitas kebudayaan nasional dimata para generasi muda. Padahal kita memiliki budaya adiluhung," tuturnya.
Lebih lanjut dia menuturkan, pentingnya melakukan kerja sama dengan keluarga calon siswa dalam melakukan pendidikan seks sejak dini, dan mengkampanyekan konsekuensi seks bebas dikala usia remaja.
“Langkah ini sepertinya lebih masuk akal, ketimbang membuat kebijakan yang justru mengucilkan siswa-siswa perempuan,” tambahnya.
Seperti diketahui, kabar tentang kebijakan ini berasal dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Prabumulih, Rasyid. Melalui situs nasional, Rasyid mengatakan sedang mengajukan anggaran RAPBN 2014 untuk kebijakan tes keperawanan bagi calon siswa SMA sederajat.
Meski Rasyid mengakui kebijakan ini bakal menuai kecaman, ia yakin itu adalah langkah jitu menekan maraknya kasus prostitusi yang diduga melibatkan siswa di daerahnya.
Wakil Sekretaris Jendral DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Wahyuni Refi mengatakan, kebijakan tersebut sangat diskriminatif, serta melecehkan martabat perempuan. Karena dapat menghalangi seorang perempuan untuk mengakses pendidikan.
“Amanat konstitusi mengatakan, semua warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas,” ujar Wahyuni Refi dalam keterangan resminya yang diterima Sindonews, Kamis (22/8/2013).
Mantan Ketua Presidium Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) ini menambahkan, masyarakat pasti berharap generasi penerus memiliki tatanan moral dan karakter yang baik.
"Namun, pemerintah seharusnya tidak masuk kedalam urusan pribadi masing-masing orang untuk memperbaikinya, tetapi menyelesaikan persoalan mendasar, terutama melemahnya identitas kebudayaan nasional dimata para generasi muda. Padahal kita memiliki budaya adiluhung," tuturnya.
Lebih lanjut dia menuturkan, pentingnya melakukan kerja sama dengan keluarga calon siswa dalam melakukan pendidikan seks sejak dini, dan mengkampanyekan konsekuensi seks bebas dikala usia remaja.
“Langkah ini sepertinya lebih masuk akal, ketimbang membuat kebijakan yang justru mengucilkan siswa-siswa perempuan,” tambahnya.
Seperti diketahui, kabar tentang kebijakan ini berasal dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Prabumulih, Rasyid. Melalui situs nasional, Rasyid mengatakan sedang mengajukan anggaran RAPBN 2014 untuk kebijakan tes keperawanan bagi calon siswa SMA sederajat.
Meski Rasyid mengakui kebijakan ini bakal menuai kecaman, ia yakin itu adalah langkah jitu menekan maraknya kasus prostitusi yang diduga melibatkan siswa di daerahnya.
(stb)
