HUT RI ke-68, PPP berharap kedaulatan di bidang energi
Minggu, 18 Agustus 2013 - 04:04 WIB
HUT RI ke-68, PPP berharap kedaulatan di bidang energi
A
A
A
Sindonews.com - Perayaan HUT RI ke-68 memberikan banyak harapan kepada segenap lapisan masyarakat di Negara Indonesia. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meminta pemerintah mengelola kekayaan alam demi kepentingan rakyat.
"Pemerintah harus benar-benar melaksanakan pasal 33 UUD 1945, bumi dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai oleh negara digunakan untuk kepentingan rakyat," kata wakil Sekjend PPP Syaifullah Tamliha saat dihubungi Sindonews, Sabtu (17/8/2013).
Anggota komisi I DPR RI ini merasa, pengelolaan kekayaan alam beserta isinya saat ini kurang berpihak kepada rakyat Indonesia. Akibatnya tersandra oleh kepentingan asing.
Menurutnya, pemerintah harus berani mengambil kebijakan supaya migas dikelola demi kepentingan rakyat Indonesia. Jangan sampai rakyat hanya menjadi penonton di negara sendiri.
Kurang berdaulat dalam bidang energi, kata dia, lantaran kemauan pemerintah masih kurang, jika ada niat yang tulus maka kekayaan alam dikelola demi kepentingan rakyatnya.
"Kesalahannya kemauan pmerintah, mau atau tidak, itu yang kurang,"pungkasnya.
Apalagi, belum lama ini KPK berhasil menangkap kepala SKK Migas yang diduga menerima supa dari perusahaan asing. Menurutnya hal itu menjadi bukti.
"Iya itu salah satu contoh, itu sangat menguntungkan asing, rakyat berada titik kemiskinan mereka diberikan fasitas gedung untuk berkantor di negara ini,"pungkasnya.
"Pemerintah harus benar-benar melaksanakan pasal 33 UUD 1945, bumi dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai oleh negara digunakan untuk kepentingan rakyat," kata wakil Sekjend PPP Syaifullah Tamliha saat dihubungi Sindonews, Sabtu (17/8/2013).
Anggota komisi I DPR RI ini merasa, pengelolaan kekayaan alam beserta isinya saat ini kurang berpihak kepada rakyat Indonesia. Akibatnya tersandra oleh kepentingan asing.
Menurutnya, pemerintah harus berani mengambil kebijakan supaya migas dikelola demi kepentingan rakyat Indonesia. Jangan sampai rakyat hanya menjadi penonton di negara sendiri.
Kurang berdaulat dalam bidang energi, kata dia, lantaran kemauan pemerintah masih kurang, jika ada niat yang tulus maka kekayaan alam dikelola demi kepentingan rakyatnya.
"Kesalahannya kemauan pmerintah, mau atau tidak, itu yang kurang,"pungkasnya.
Apalagi, belum lama ini KPK berhasil menangkap kepala SKK Migas yang diduga menerima supa dari perusahaan asing. Menurutnya hal itu menjadi bukti.
"Iya itu salah satu contoh, itu sangat menguntungkan asing, rakyat berada titik kemiskinan mereka diberikan fasitas gedung untuk berkantor di negara ini,"pungkasnya.
(lal)
