Soal DPT, DKPP tekankan transparansi & independensi
Sabtu, 10 Agustus 2013 - 17:23 WIB
Soal DPT, DKPP tekankan transparansi & independensi
A
A
A
Sindonews.com - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jimly Asshidiqie enggan mengomentari banyak terkait daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pemilu 2014.
Karena, kata dia, sebagai lembaga independen maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tidak perlu mendapat banyak masukan mengenai hal itu.
"KPU dan Bawaslu itu harus kita jaga kehormatan dan independensinya, jangan sampai kami berwenang kami pengaruhi tugasnya yang independen. Kalau kita kasih saran-saran nampaknya baik tapi akan bisa secara kelembagaan tidak baik," kata Jimly dalam acara open house di kediamannya, Jalan Margasatwa Raya, Jakarta Selatan, Sabtu (10/8/2013).
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini berharap agar KPU maupun Bawaslu bisa bersinergi untuk mengecek ulang DPT yang akan dikeluarkan. Tindakan ini dilakukan, lanjut Jimly, untuk mencegah adanya DPT hantu dalam pesta demokrasi tahun depan.
"Jadi ini dilema, makanya penyelenggara pemilu jangan masukin aja nama-namanya semua. Makanya ada DPT hantu, makanya ini perlu cek dan ricek," terangnya.
Untuk menunjang itu, Jimly pun berharap seluruh penyelenggara pemilu bisa bersikap terbuka. "Makanya tugas kita transparansi untuk menjamin transparansi," tuntasnya.
Karena, kata dia, sebagai lembaga independen maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tidak perlu mendapat banyak masukan mengenai hal itu.
"KPU dan Bawaslu itu harus kita jaga kehormatan dan independensinya, jangan sampai kami berwenang kami pengaruhi tugasnya yang independen. Kalau kita kasih saran-saran nampaknya baik tapi akan bisa secara kelembagaan tidak baik," kata Jimly dalam acara open house di kediamannya, Jalan Margasatwa Raya, Jakarta Selatan, Sabtu (10/8/2013).
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini berharap agar KPU maupun Bawaslu bisa bersinergi untuk mengecek ulang DPT yang akan dikeluarkan. Tindakan ini dilakukan, lanjut Jimly, untuk mencegah adanya DPT hantu dalam pesta demokrasi tahun depan.
"Jadi ini dilema, makanya penyelenggara pemilu jangan masukin aja nama-namanya semua. Makanya ada DPT hantu, makanya ini perlu cek dan ricek," terangnya.
Untuk menunjang itu, Jimly pun berharap seluruh penyelenggara pemilu bisa bersikap terbuka. "Makanya tugas kita transparansi untuk menjamin transparansi," tuntasnya.
(kri)
