Proyek Pantura, DPR dorong BPK panggil Kementerian PU
Proyek Pantura, DPR dorong BPK panggil Kementerian PU
A
A
A
Sindonews.com - Komisi V DPR RI mendukung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit terhadap proyek jalur pantai utara Jawa (Pantura). Mereka tidak mempermasalahkan jika BPK mau memanggil pihak Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
"Ya dipangil tidak apa-apa, supaya ada transparansi anggaran, supaya anggarannya juga tepat sasaran sesuai dengan perencanaan, supaya ada akuntabilitas," ujar anggota Komisi V DPR RI, Marwan Jafar kepada Sindonews, Rabu (6/8/2013) malam.
Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengakui proyek Pantura terus menjadi perhatian banyak pihak. Tak lain, karena setiap tahun pemerintah harus menggelontorkan dana hingga miliaran rupiah.
Menurutnya proyek Pantura harus diawasi supaya tidak disalahgunakan. Publik, kata Marwan, harus mencermati dan mengawasi kerja BPK dalam melakukan audit. BPK juga dituntut transparan dan hasl auditnya dapat dipertanggungjawabkan.
"Yang audit yang dilakukan BPK beneran, bukan BPK mencari 'proyek' audit baru. BPK juga harus transparan," pungkasnya.
"Ya dipangil tidak apa-apa, supaya ada transparansi anggaran, supaya anggarannya juga tepat sasaran sesuai dengan perencanaan, supaya ada akuntabilitas," ujar anggota Komisi V DPR RI, Marwan Jafar kepada Sindonews, Rabu (6/8/2013) malam.
Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengakui proyek Pantura terus menjadi perhatian banyak pihak. Tak lain, karena setiap tahun pemerintah harus menggelontorkan dana hingga miliaran rupiah.
Menurutnya proyek Pantura harus diawasi supaya tidak disalahgunakan. Publik, kata Marwan, harus mencermati dan mengawasi kerja BPK dalam melakukan audit. BPK juga dituntut transparan dan hasl auditnya dapat dipertanggungjawabkan.
"Yang audit yang dilakukan BPK beneran, bukan BPK mencari 'proyek' audit baru. BPK juga harus transparan," pungkasnya.
(kri)
Explore More