SBY disomasi gara-gara Patrialis Akbar
Selasa, 06 Agustus 2013 - 15:06 WIB
SBY disomasi gara-gara Patrialis Akbar
A
A
A
Sindonews.com - Penunjukkan mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Patrialis Akbar sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dari unsur pemerintah yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berbuntut panjang.
Bahkan, Presiden SBY mendapat somasi atas penunjukan Patrialis Akbar yang dianggap tidak transparan dan melanggar Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (UU MK). Somasi itu dilayangkan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan Mahkamah Konstitusi (Koalisi-MK).
"Somasi ini kita layangkan lewat fax ke Setneg," ujar salah satu perwakilan dari Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan Mahkamah Konstitusi (Koalisi-MK) yang juga Ketua Badan Pengurus YLBHI, Alvon Kurnia Palma saat konferensi pers di kantornya, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa (6/8/2013).
Somasi ini dilayangkan hari ini, lantaran pelantikan hakim konstitusi akan dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2013 mendatang.
Mereka menilai, pengangkatan Patrialis Akbar sebagai hakim konstitusi melanggar ketentuan yang terdapat pada Pasal 9 dan 25 Undang-Undang Dasar 1945 serta Pasal 19 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK).
Mereka menyatakan, bahwa dalam pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan 'syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim konstitusi ditetapkan dalam Undang-Undang'.
Sementara, di Pasal 19 UU MK secara tegas telah mengatur pencalonan hakim konstitusi dilaksanakan secara transparan dan partisipatif. Dalam penjelasan Pasal 19 UU MK, 'calon hakim konstitusi dipublikasikan di media massa baik cetak maupun elektronik, sehingga masyarakat mempunyai kesempatan untuk ikut memberi masukan atas calon hakim yang bersangkutan'.
Koalisi ini terdiri dari Indonesia Corruption Watch, Indonesian Legal Roundtable, Pukat FH UGM, Elsam, LBH Padang dan Yayasan LBH Indonesia.
Bahkan, Presiden SBY mendapat somasi atas penunjukan Patrialis Akbar yang dianggap tidak transparan dan melanggar Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (UU MK). Somasi itu dilayangkan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan Mahkamah Konstitusi (Koalisi-MK).
"Somasi ini kita layangkan lewat fax ke Setneg," ujar salah satu perwakilan dari Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan Mahkamah Konstitusi (Koalisi-MK) yang juga Ketua Badan Pengurus YLBHI, Alvon Kurnia Palma saat konferensi pers di kantornya, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa (6/8/2013).
Somasi ini dilayangkan hari ini, lantaran pelantikan hakim konstitusi akan dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2013 mendatang.
Mereka menilai, pengangkatan Patrialis Akbar sebagai hakim konstitusi melanggar ketentuan yang terdapat pada Pasal 9 dan 25 Undang-Undang Dasar 1945 serta Pasal 19 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK).
Mereka menyatakan, bahwa dalam pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan 'syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim konstitusi ditetapkan dalam Undang-Undang'.
Sementara, di Pasal 19 UU MK secara tegas telah mengatur pencalonan hakim konstitusi dilaksanakan secara transparan dan partisipatif. Dalam penjelasan Pasal 19 UU MK, 'calon hakim konstitusi dipublikasikan di media massa baik cetak maupun elektronik, sehingga masyarakat mempunyai kesempatan untuk ikut memberi masukan atas calon hakim yang bersangkutan'.
Koalisi ini terdiri dari Indonesia Corruption Watch, Indonesian Legal Roundtable, Pukat FH UGM, Elsam, LBH Padang dan Yayasan LBH Indonesia.
(kri)
