Konvensi Demokrat dramatisasi demokrasi palsu
Sabtu, 03 Agustus 2013 - 06:03 WIB
Konvensi Demokrat dramatisasi demokrasi palsu
A
A
A
Sindonews.com - Saat ini Partai Demokrat tengah sibuk mempersiapkan hajatan konvensi untuk menentukan calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) meenghadapi Pemilu 2014.
Pemilihan panitia konvensi pun melibatkan pihak eksternal partai demi menjamin independensi kerja penyelenggara. Namun sebagian lain masih merupakan kader Partai Demokrat.
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus mengatakan, konvensi bentukan Partai Demokrat lahir dari sebuah situasi kegamangan. Hal itu merupakan dampak dari matinya mesin parpol dalam mempersiapkan kadernya untuk diusung sebagai capres atau cawapres.
"Kegamangan juga muncul lantaran kebutuhan akan seorang presiden dari Demokrat yang diharapkan mampu "menjaga" tokoh-tokoh partai di 2014, dari serangan lawan politik yang mungkin saja memanfaatkan kekuasaan saat itu untuk membalas kekecewaan pemerintahan sekarang," ujarnya kepada Sindonews, Sabtu (3/8/2013).
Ia melihat, konvensi Partai Demokrat lebih merupakan strategi politik yang seolah-olah demokratis sebagai modal kampanye capres partai berlambang mercy ini. Menurutnya, kekhawatiran bahwa hasil akhir konvensi ini masih sangat tergantung pada Dewan Pembina bukan isapan jempol belaka.
"Konvensi ini pasti sepenuhnya dilakukan di bawah komando pimpinan tertinggi partai. Ukurannya, Partai Demokrat sepanjang sejarahnya selalu kembali kepada pemimpin tertinggi ketika menghadapi sebuah keputusan besar," tandasnya.
Dilanjutkannya, sejarah itu tak akan semudah membalikkan telapak tangan berubah menjadi tradisi baru dimana Partai Demokrat begitu terbuka pada hasil kerja tim yang bekerja untuk partai.
"Sesering apapun penyelenggara non-kader menyanjung-nyanjung independensi penyelenggaraan konvensi, mereka bukan siapa-siapanya Partai Demokrat yang berhak membuat keputusan yang bertentangan dengan Partai. Tak mungkin itu bisa terjadi," tandas Lucius.
Pemilihan panitia konvensi pun melibatkan pihak eksternal partai demi menjamin independensi kerja penyelenggara. Namun sebagian lain masih merupakan kader Partai Demokrat.
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus mengatakan, konvensi bentukan Partai Demokrat lahir dari sebuah situasi kegamangan. Hal itu merupakan dampak dari matinya mesin parpol dalam mempersiapkan kadernya untuk diusung sebagai capres atau cawapres.
"Kegamangan juga muncul lantaran kebutuhan akan seorang presiden dari Demokrat yang diharapkan mampu "menjaga" tokoh-tokoh partai di 2014, dari serangan lawan politik yang mungkin saja memanfaatkan kekuasaan saat itu untuk membalas kekecewaan pemerintahan sekarang," ujarnya kepada Sindonews, Sabtu (3/8/2013).
Ia melihat, konvensi Partai Demokrat lebih merupakan strategi politik yang seolah-olah demokratis sebagai modal kampanye capres partai berlambang mercy ini. Menurutnya, kekhawatiran bahwa hasil akhir konvensi ini masih sangat tergantung pada Dewan Pembina bukan isapan jempol belaka.
"Konvensi ini pasti sepenuhnya dilakukan di bawah komando pimpinan tertinggi partai. Ukurannya, Partai Demokrat sepanjang sejarahnya selalu kembali kepada pemimpin tertinggi ketika menghadapi sebuah keputusan besar," tandasnya.
Dilanjutkannya, sejarah itu tak akan semudah membalikkan telapak tangan berubah menjadi tradisi baru dimana Partai Demokrat begitu terbuka pada hasil kerja tim yang bekerja untuk partai.
"Sesering apapun penyelenggara non-kader menyanjung-nyanjung independensi penyelenggaraan konvensi, mereka bukan siapa-siapanya Partai Demokrat yang berhak membuat keputusan yang bertentangan dengan Partai. Tak mungkin itu bisa terjadi," tandas Lucius.
(kri)
