Demokrat bantah konvensi terjadi karena force majeure
Jum'at, 02 Agustus 2013 - 14:01 WIB
Demokrat bantah konvensi terjadi karena force majeure
A
A
A
Sindonews.com - Partai Demokrat membantah jika konvensi semi terbuka yang akan mereka langsungkan, akibat kejadian yang memaksa atau force majeure karena mantan Ketua Umum Demokrat, Anas Urbaningrum menjadi tersangka.
Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Melani Leimena Suharli mengatakan, konvensi itu digelar untuk memberikan kesempatan kader internal dan tokoh nasional yang ingin menjadi calon presiden (capres) namun tak memiliki kendaraan politik.
"Itu bukan force majeure, kita buka kesempatan seperti Pak Mahfud ingin jadi presiden, lalu tokoh lain bisa ikut konvensi. Jadi bukan force majeure," kata Melani di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (2/8/2013).
Melani mengakui, jika semula Anas diwacanakan menjadi capres termuda partai berlambang bintang itu sebelum akhirnya menjadi tersangka. "Kita harus akui bahwa Anas sosok yang mumpuni, baik pengetahuan, agama dan semuanya," ucapnya.
"Dan tokoh muda, dan kita sayang ada kasus itu (Hambalang), karena itu kita belum dapatkan presiden mana yang diajukan, tetapi kita tidak tahu masyarakat maunya seperti apa, makanya kita gelar konvensi," imbuhnya.
Seperti diberitakan Sindonews sebelumnya, anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Hayono Isman mengungkapkan, jika semula Demokrat tak berharap untuk mengadakan konvensi semi terbuka untuk menjaring capres yang akan dimajukan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014.
Kata dia, Demokrat justru berharap saat itu bisa mencalonkan Anas sebagai capres termuda. "Jadi sebetulnya dulu tidak ada keinginan untuk konvensi. Jadi capres itu fokusnya ke Anas. Tapi akibat Nazarudin, jadinya force majeure konvensi," kata Hayono di Gedung DPR RI, Senayan, Kamis 1 Agustus 2013.
Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Melani Leimena Suharli mengatakan, konvensi itu digelar untuk memberikan kesempatan kader internal dan tokoh nasional yang ingin menjadi calon presiden (capres) namun tak memiliki kendaraan politik.
"Itu bukan force majeure, kita buka kesempatan seperti Pak Mahfud ingin jadi presiden, lalu tokoh lain bisa ikut konvensi. Jadi bukan force majeure," kata Melani di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (2/8/2013).
Melani mengakui, jika semula Anas diwacanakan menjadi capres termuda partai berlambang bintang itu sebelum akhirnya menjadi tersangka. "Kita harus akui bahwa Anas sosok yang mumpuni, baik pengetahuan, agama dan semuanya," ucapnya.
"Dan tokoh muda, dan kita sayang ada kasus itu (Hambalang), karena itu kita belum dapatkan presiden mana yang diajukan, tetapi kita tidak tahu masyarakat maunya seperti apa, makanya kita gelar konvensi," imbuhnya.
Seperti diberitakan Sindonews sebelumnya, anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Hayono Isman mengungkapkan, jika semula Demokrat tak berharap untuk mengadakan konvensi semi terbuka untuk menjaring capres yang akan dimajukan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014.
Kata dia, Demokrat justru berharap saat itu bisa mencalonkan Anas sebagai capres termuda. "Jadi sebetulnya dulu tidak ada keinginan untuk konvensi. Jadi capres itu fokusnya ke Anas. Tapi akibat Nazarudin, jadinya force majeure konvensi," kata Hayono di Gedung DPR RI, Senayan, Kamis 1 Agustus 2013.
(maf)
